"Merujuk pada Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tidak dibebankan kepada negara," ujar Bintang Puspayoga.
Menteri PPPA mengapresiasi majelis hakim juga menetapkan sembilan korban dan anak yang mereka lahirkan diserahkan kepada Pemprov Jabar dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan jika dalam waktu tertentu para korban dan anak korban dinilai sudah pulih secara fisik dan mental, maka akan dikembalikan kepada keluarganya.
"KemenPPPA mengapresiasi putusan yang mengatur keberlanjutan pemenuhan hak anak-anak korban dan upaya perawatan fisik dan psikis sembilan korban dan para anak korban di bawah pantauan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini UPTD PPA Provinsi Jawa Barat," tutur Menteri PPPA.
Editor : Agus Warsudi
Herry Wirawan vonis herry wirawan kementerian pppa menteri pppa Bintang Puspayoga Menteri Bintang Puspayoga pemerkosaan santriwati perkosa santriwati restitusi
Artikel Terkait