Atas laporan pengaduan dari masyarakat tersebut, Tim Wasdal PBG memberikan respons dengan memberikan surat panggilan, dari 1 sampaike-3. Setelah pemanggilan, Tim Wasdal PBG juga berkoordinasi dengan OPD terkait perizinan antara lain Satpol PP, Dinas lingkungan Hidup, dan DPMPTSP.
Namun sejauh ini belum ada dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelenggaraan Pendirian Bangunan (SP4B). "Jadi, mengenai sanksi bagi pelanggar masih terkendala di regulasi. Harus ada revisi perda yang mengatur sanksi untuk pelanggaran bangunan gedung," ucap Zeis Zultaqawa.
Editor : Agus Warsudi
TAG
pendapatan asli daerah pemkab bandung Dinas pekerjaan umum tata ruang pad retribusi perda retribusi izin mendirikan bangunan
pendapatan asli daerah pemkab bandung Dinas pekerjaan umum tata ruang pad retribusi perda retribusi izin mendirikan bangunan
Artikel Terkait