Mahasiswa berorasi dan membakar ban di tengah Jalan Diponegoro, depan DPRD Jabar. (FOTO: iNews/ERVAN DAVID)
Ervan David

BANDUNG, iNews.id - Ratusan mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Bandung menggelar demonstrasi di depan DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak tegas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Massa mahasiswa datang sekitar pukul 15.00 WIB dengan membawa sejumlah spanduk berisi kata-kata penolakan kenaikan harga BBM. Lalu mereka berkumpul di depan gedung, duduk melingkar. Sedangkan orator bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan menggunakan alat pengeras suara.

Tampak spanduk besar berisi tulisan 'Mari Kompak Bergerak Rezim Jokowi Membuat Rakyat Miskin dan Sengsara' terpasang di pagar gedung DPRD Jabar. Spanduk warna putih itu ditulis menggunakan cat warna merah.

Terlihat pula spanduk bertuliskan, "Kami Muak Rezim Jokowi! Turunkan Harga Segera Atau Mundur!, "BBM Ganti Harga Rakyat Menderita", "Demokrasi seperti Tai! BBM Naik Ekonomi Sulit".

Selain membentangkan spanduk dan poster, mahasiswa juga membakar ban bekas di tengah jalan. "BLT hanya menjadi alat penenang ketika masyarakat lelah dan resah. Betul tidak!?" kata orator.

Meski aksi berlangsung damai, tetapi sejumlah polisi dari Polrestabes Bandung siaga di depan gerbang gedung DPRD Jabar. Tak hanya itu, kawat berduri pun telah terpasang di depan kantor wakil rakyat tersebut. 

Petugas Satlantas Polrestabes Bandung mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro, baik dari arah Pusdai Jabar maupun sebaliknya, Jalan Truno Joyo. Ruas jalan di depan DPRD Jabar tidak dapat dilalui kendaraan, baik motor maupun mobil.

Berikut empat poin tuntutan mahasiswa:

1. Prioritaskan relokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat terutama pendapatan dan turunkan angka pengangguran.
2. Turunkan harga BBM ke semula dan stabilkan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
3. Mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kembali UU KPK, UU minerba, UU Ciptaker, UU IKN,dan pasal-pasal kontroversial di RKUHP.
4. Menuntut presiden beserta jajaranya untuk bertanggung jawab sesuai sumpah jabatannya dan mendesak lembaga negara lainnya sesuai amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Jika tidak dilaksanakan dalam waktu 7x24 jam presiden dan jajaranya dinyatakan gagal.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT