Tim Wasdal Dinas PUTR Kabupaten Bandung memeriksa izin PBG proyek pembangunan perumahan. (FOTO: ISTIMEWA)
Agus Warsudi

BANDUNG, iNews.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung melakukan jemput bola dalam pengawasan dan pengendalian (wasdal) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tim wasdal DPUTR akan memeriksa kelengkapan izin PBG proyek gedung dan perumahan yang sedang dilaksanakan. 

Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan, jemput bola dilakukan dalam upaya menggenjot realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi dari perizinan PBG. Karena itu, DPUTR Kabupaten Bandung mengerahkan Tim Wasdal PBG dengan personel 31 orang sesuai jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. 

"Tim wasdal ini setiap hari terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Tim Wasdal PBG berkordinasi dengan Bidang Bangunan Gedung DPUTR terkait pemanggilan kepada pemilik bangunan mengenai zonasi pola ruang dan dokumen teknis lain," kata Kepala DPUTR Kabupaten Bandung kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).

Bangunan yang diverifikasi Tim Wasdal PBG ini, ujar Zeis Zultaqawa, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. Peraturan itu menyebutkan, bangunan gedung, antara lain hunian, usaha, sosial budaya, keagamaan, dan gedung yang memiliki fungsi khusus.

"Temuan Tim Wasdal di lapangan bervariasi. Terutama banyak belum tahu ketentuan dan prosedur  perijinan PBG, sehingga banyak yang sudah membangun, tapi belum memproses perijinan PBG-nya," ujar Zeis Zultaqawa.

Tim Wasdal PBG itu, tutur Kepala DPUTR Kabupaten Bandung, juga bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi terkait peralihan proses dari perizinan manual ke sistem digital. Hal ini dilakukan karena masih banyak yang tidak tahu tentang proses perizinan secara online saat ini.

"Karena ini juga menjadi kendala di lapangan. Secara umum masalah yang timbul adalah sebagian masyarakat kurang paham mengenai perizinan sekarang, seperti SIMBG. Sehingga Bidang Bangunan Gedung DPUTR pun gencar melakukan sosialisasi ke-31 Kecamatan," tutur Kepala DPUTR Kabupaten Bandung.

Selain verifikasi ke lapangan, kata Zeis Zultaqawa, Tim Wasdal PBG juga kerap menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Seperti pelanggaran mengenai sempadan sungai, pola ruang, dan konstruksi bangunan tidak sesuai rencana.

Atas laporan pengaduan dari masyarakat tersebut, Tim Wasdal PBG memberikan respons dengan memberikan surat panggilan, dari 1 sampaike-3. Setelah pemanggilan, Tim Wasdal PBG juga berkoordinasi dengan OPD terkait perizinan antara lain Satpol PP, Dinas lingkungan Hidup, dan DPMPTSP. 

Namun sejauh ini belum ada dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelenggaraan Pendirian Bangunan (SP4B). "Jadi, mengenai sanksi bagi pelanggar masih terkendala di regulasi. Harus ada revisi perda yang mengatur sanksi untuk pelanggaran bangunan gedung," ucap Zeis Zultaqawa.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT