Ratusan buruh unjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak mengubah usulan kenaikan UMK 2023. (FOTO: iNews/ERVAN DAVID)
Ervan David

BANDUNG, iNews.id - Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nusantara (SPN) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (1/12/2022). Mereka Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak mengubah usulan UMK 2023 naik 10-27 persen.

Ketua SPN Jabar Dadang Sudiana mengatakan, dewan pengupahan kota dan kabupaten telah mengusulkan besaran kenaikan UMK 2023 sebesar 10-27 persen. 

"Buruh meminta Pemprov Jabar tidak mengubah rekomendasi yang sudah diajukan oleh dewan pengupahan kota dan kabupaten," kata Ketua SPN Jabar.

Dadang Sudiana menyatakan, jika tuntutan para buruh tidak direspons dan Gubernur Jabar mengubah usulan itu, para buruh akan melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih banyak.

Diketahui, jika disetujui oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, UMK Bandung Barat yang tahun ini sebesar Rp3.248.283,26 bakal naik 27 persen menjadi Rp4.125.675,67 atau naik sekitar Rp877.392,39.

Usulan UMK Bandung Barat 2023 yang diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan tersebut sudah disampaikan Pemda KBB ke Gubernur melalui Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

"Inginnya usulan itu tidak diubah atau direvisi oleh gubernur, karena sudah jadi keputusan rapat pleno dewan pengupahan KBB," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) KBB Dede Rahmat, Rabu (30/11/2022).

"Kami tidak mau usulan itu direvisi, seperti penetapan UMK tahun lalu. Intinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus menetapkan usulan itu, jangan diubah," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Apindo KBB Yohan Ibrahim mengatakan, menghargai usulan berdasarkan rapat pleno Dewan Pengupahan KBB tersebut. Namun angka kenaikan hingga 27 persen terlalu besar dan akan menjadi beban bagi pengusaha.

"Jelas jika usulan UMK itu disetujui Pemprov Jabar, akan memberatkan dunia usaha. Tapi kami menghargai itu. Kan baru sebatas usulan," kata Juru Bicara Apindo KBB di Padalarang, Kamis (1/12/2022).

Yohan Ibrahim menilai, munculnya angka 27 persen karena buruh mengacua kepada hasil survei pasar untuk menghitung Kebutuhan Hidup layak (KHL). Namun acuan tersebut tidak ada di dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT