Bank Indonesia meminta semua pihak hati-hati dalam menentukan besaran UMK 2023. (FOTO: ILUSTRASI)
Arif Budianto

BANDUNG, iNews.id - Bank Indonesia Jawa Barat (BI Jabar) meminta semua pihak berhati-hati dalam memutuskan besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2023. Kehati-hatian sangatpenting mengingat kondisi ekonomi ke depan tak pasti. 

"Terkait kesejahteraan memang harus hati hati. Harus mencari keseimbangan, daya beli masyarakat dijaga, dunia usaha juga harus dijaga," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jabar Taufik Saleh saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 di Gedung BI Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, Rabu (30/11/2022). 

Taufik Saleh menyatakan, saat ini ekonomi Jawa Barat tercatat sedang naik. Momentum ini mestinya harus dijaga. Konsumsi masyarakat harus dijaga, sisi produksi juga harus dipertahankan agar bisa terus berproduksi. 

"Penyokong ekonomi Jabar dari sisi konsumsi harus dijaga. Karena konsumsi masyarakat,  60 persen ditopang sektor konsumsi. Konsumsi didapat dari pendapatan yang diterima masyarakat," ujar Taufik Saleh.

Namun, kenaikan UMK juga mesti mempertimbangkan sektor industri. Saat ini ekonomi menghadapi ketidakpastian global. Sejumlah negara diprediksi mengerem belanja atau mengurangi impor. 

Minimnya kontrak pembelian dikhawatirkan akan menurunkan sektor industri. Seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) yang saat ini sudah terkena dampaknya. 

"Memang normalnya, Inflasi naik maka upah juga naik. Tapi (kenaikan upah) harus wajar agar daya beli tidak tergerus. Di lapangan perlu kearifan. Tahun ini ekspor bagus tahun depan belum tentu. Jangan sampai upah naik tinggi, tapi pabrik tutup," ujar Taufik Saleh.

Sementara itu, di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3 persen dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5 persen pada 2024.

Kondisi itu didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0 lebih kurang 1 persen pada 2023 dan 2,5 lebih kurang 1 persen pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023. 

Ini seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. 

"Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT