Kasus Dugaan Korupsi Tanah Desa Rp56 Miliar, Camat Lembang Tunjuk Plt Kades Cikole

Adi Haryanto · Senin, 11 Oktober 2021 - 19:35:00 WIB
Kasus Dugaan Korupsi Tanah Desa Rp56 Miliar, Camat Lembang Tunjuk Plt Kades Cikole
Camat Lembang Herman Permadi. (Foto/MPI/Adi Haryanto)

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menetapkan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Desa Cikole. Plt kades itu ditetapkan untuk mengisi kekosongan jabatan karena Kepala Desa Cikole dicopot sementara akibat tersandung masalah hukum dugaan korupsi tanah desa Rp56 miliar.

Penetapan plt Kades Cikole juga dilakukan sebagai tindak lanjut surat keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 141.1/Kep.428-DPMD/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Cikole, Lembang, KBB, yang ditandatangani plt Bupati Hengki Kurniawan. Sehingga Kepala Desa Cikole Jajang Ruhiyat saat ini tidak memiliki kewenangan apapun sampai ada putusan pengadilan.

"Sejak 6 September 2021 atau terbitnya SK Bupati Bandung Barat Nomor 141.1/Kep.428-DPMD/2021, maka saudara Jajang Ruhiyat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala desa sampai proses peradilannya inkrah (berkekuatan hukum tetap)," kata Camat Lembang Herman Permadi, Senin (11/10/2021).

Dia menyatakan, setelah diberhentikan sementara, Jajang Ruhiyat tidak lagi memiliki kewenangan apapun sebagai kepala desa. Meskipun jabatan sebagai kepala desa tetap melekat sampai ada putusan pengadilan. Tapi haknya sebagai kepala desa dicabut, seperti hak memperoleh penghasilan tetap dan mengajukan anggaran.

Sambil menunggu proses hukum yang berjalan hingga putusan pengadilan, ujar Herman, kini Sekretaris Desa Cikole telah ditunjuk sebagai plt Kepala Desa Cikole. Namun karena ada keterbatasan kewenangan, Pemerintah Kecamatan Lembang sedang berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB soal penjabat (pj) kepala desa. 

"Kalau plt kepala desa ada keterbatasan wewenang. Terkait pencairan keuangan, pihak bank menolak jabatan plt karena harus pejabat definitif. Tapi kalau pj memiliki hak dan kewajiban sama seperti kepala desa definitif. Makanya kami sedang konsultasikan," ujarnya. 

Disinggung soal kasus yang menjerat Kepala Desa Cikole, Camat Lembang menuturkan, Jajang Ruhiyat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan SK kepala desa yang menghapuskan tanah kas desa persil 57 dari aset desa.

Kemudian menyampaikan surat kepada masyarakat pada Juni 2019 bahwa persil 57 bukan lagi tanah kas desa melainkan milik ahli waris Martawidjaja.

Ada dugaan penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam menerbitkan SK tersebut. Informasi dari petugas Polda Jabar, ada alat bukti 6 sertifikat di persil 57 dengan keterlibatan kepala desa. 

"Ada kerugian negara sekitar Rp56 miliar dengan luas tanah total 15 hektare dan 8 hektare ada di Desa Cikole," kata Herman yang mengaku sempat menangani kasus ini ketika masih menjabat sebagai PPUPD Inspektorat KBB.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jajang Ruhiyat diberhentikan sementara dari jabatannya karena tersandung masalah hukum. 

Pria yang akrab disapa Jajang Monas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar melalui surat Nomor B/909/VI/2021/Dit Reskrimsus tanggal 7 Juni 2021.

Keputusan pemberhentian Jajang Ruhiyat sebagai Kades Cikole, Lembang, tertuang dalam surat keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 141.1/Kep.428-DPMD/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Cikole, Lembang, KBB, yang ditandatangani Hengki Kurniawan tanggal 6 September 2021.

Dikonfirmasi hal ini, Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan membenarkan jika telah mengeluarkan surat pemberhentian tersebut. "Untuk sementara memang kita berhentikan dulu, biarlah menjalani proses hukum dulu dan kita tunggu proses hukumnya seperti apa," ucapnya, Jumat (8/10/2021).

Editor : Agus Warsudi

Bagikan Artikel: