Forum Honor Daerah Minta Pemda KBB Proaktif Ajukan Kuota PPPK ke Pusat

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta proaktif terhadap rencana pemerintah pusat yang akan mengangkat guru honor di daerah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satunya dengan mengajukan jumlah kuota guru honor yang akan diangkat PPPK agar tak didahului daerah lain.

Apalagi pemerintah pusat hanya menyiapkan kuota 1 juta PPPK untuk seluruh guru honorer di Indonesia.

Baca Juga

5 Warga Megamendung Reaktif Covid-19 usai Acara Habib Rizieq di Bogor

"Di sini perlunya kerja cepat dan lobi-lobi dari Pemda KBB ke pusat agar KBB diberikan kuota maksimal," kata Ketua Forum Honor Daerah KBB Mochamad Nurdin, Kamis (19/11/2020).

Menurut dia, pemerintah pusat membagi jumlah kuota per provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KBB, Jawa Barat, hanya mendapatkan kuota 270 orang.

Baca Juga

Hari Ini, Kapolri Lantik Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar

Jumlah itu belum ditambah dengan usulan dari Pemda KBB. Diharapkan ketika ada usulan kuota dari Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, jumlahnya bisa lebih banyak. Meskipun Forum Honor Daerah sadar tidak semua guru honorer sebanyak 5.873 orang bisa semua terakomodasi.

"Paling tidak bertahap. Misalnya tahun depan kuota untuk KBB 500, kan di tahun berikutnya bisa bertambah lagi," ujar dia.

Baca Juga

Ibu Muda Terjepit di Gorong-Gorong Drainase Cimahi saat Turun dari Motor

Mochamad Nurdin menginginkan kuota PPPK dari pemerintah pusat itu bisa diupayakan semuanya untuk guru honorer, walaupun sebagian ada untuk tenaga kesehatan.

Baca Juga

Dirut Bio Farma Honesty Basyir: Program Vaksinasi Covid-19 Bisa Saja Gratis

Jangan sampai honorer yang baru satu atau dua tahun mengabdi, tiba tiba masuk dalam kuota PPPK. Padahal yang sudah mengabdi 18-20 tahun banyak.

"Acuan kami tetap ke PP 49 Tahun 2018, yang dijabarkan Permenpan Nomor 2 tahun 2019, serta Permenpan Nomor 9 tahun 2020. Terkait eks tenaga honorer kategori (THK) II yang jadi prioritas untuk PPPK, kalau ada yang baru honor satu atau dua tahun mengabdi jadi PPPK, itu berarti pelanggaran," tutur Nurdin.