Diperiksa Bawaslu 3 Jam, Ridwan Kamil: Tidak Ada Substansi Pelanggaran Kampanye

BANDUNG, iNews.id - Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil diperiksa Bawaslu Jabar selama kurang lebih 3 jam.

Mantan orang nomor 1 Jabar itu diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilayangkan PDIP melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR).

Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Penuhi Syarat, Ridwan Kamil Segera Dipanggil Bawaslu Jabar

"Saya mengapresiasi tugas dari Bawaslu Jawa Barat ya, sesuai dengan tupoksinya kan memastikan penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan baik. Makanya saya senang ke sini karena bisa mengklarifikasi," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, Senin (29/1/2024).

Kang Emil mengatakan, kehadirannya ini pun sebagai contoh untuk masyarakat yang harus taat pada aturan hukum.

Diduga Bagi-Bagi Uang, Ridwan Kamil Kembali Dilaporkan ke Bawaslu

"Saya ke sini karena juga memberi contoh ya kepada semua warga negara harus taat pada hukum pada aturan main," ungkapnya.

Selama menjalani pemeriksaan, Kang Emil mengaku tidak banyak yang dirinya jelaskan kepada pihak Bawaslu Jabar.

"Tadi tidak terlalu banyak juga saya mengklarifikasi, hal-hal yang perlu dijelaskan. Yang lama itu ngeprintnya, diperiksanya cepet menit-menitan tapi ngeprintnya yang lama," ujarnya.

Kang Emil mengatakan, bahwa tidak ada substansi pelanggaran yang dirinya lakakukan saat menghadiri acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, dalam kegiatan tersebut dirinya berstatus sebagai undangan bukan pihak penyelanggara.

"Tidak ada substansi pelanggaran ya itu persepsi tafsir karena yang dijadikan bukti juga video sepotong-potong ya maka dari kita dijelaskan bahwa satu saya jadi undangan, kalau kitanya penyelenggara mengundang elemen-elemen yang dilarang tentunya itu menjadi masalah," tuturnya.

Oleh karena itu, Kang Emil berharap, kasus ini selesai dan tidak usah dipersepsi macam-macam.

"Makanya saya senang mudah-mudahan clear tidak usah dipersepsi macam-macam. Apresiasi untuk Bawaslu, saya sebagai warga negara yang taat hukum dan tidak ada substansi pelanggaran," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki