CIREBON, iNews.id - Lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) alias tercatat sebagai warga miskin. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi menilai kesalahan data sangat fatal ini merupakan tamparan keras bagi Pemkab Cirebon.
M Lutfi mengatakan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon harus segera mengoreksi seluruhan data dalam DTKS agar warga yang tercatat sesuai kenyataan.
"Kami sangat menyayangkan ini (lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon masuk data warga miskin) bisa terjadi. Kami akan ngobrol bareng Bupati (Bupati Cirebon Imron Rosyadi) untuk memprioritaskan kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data di lapangan. Kesalahan pendataan warga miskin ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Cirebon," kata M Luthfi.
Verifikasi dan validasi data perlu segera dilakukan dan dipastikan semua DTKS benar-benar data riil sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. "Kami berharap teman-teman di puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi DTKS," ujar Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
Terkait keluhan Dinsos Kabupaten Cirebon terkait minimnya anggraan verval, M Luthfi menyadari karena situasi pada 2020 dan 2021 hampir 86 persen anggaran di-refocusing untuk penanggulangan Covid-19.
Editor : Agus Warsudi
Follow Berita iNewsJabar di Google News