5 Legislator Terdata sebagai Warga Miskin, Ketua DPRD: Ini Tamparan bagi Pemkab Cirebon

Pulang ke Kampung Halaman di Baros Cimahi, Pangdam Siliwangi Dapat Doa Ini dari Warga

M Luthfi memastikan pada 2022, DPRD Kabupaten Cirebon sudah memprioritaskan anggaran verval agar bisa dilaksanakan selama empat kali dalam setahun.

"Kami sudah jadikan verval ini sebagai program prioritas pemda. Kami penuhi semua kebutuhannya di mana sudah dianggarkan sebesar Rp4 miliar. Kami ingin kualitas verval bisa mendalam dan sesuai situasi di lapangan," tutur Luthfi.

37 ASN Kota Cirebon Jadi Penerima Bansos, Mensos Tri Rismaharini Geram

DPRD Kabuapten Cirebon akan mendalami persoalan lima legislator masuk data warga miskin. "Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS. Mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kami akan cek NIK (nomor induk kependudukan) dulu. Kemudian yang ingin kami pelajari lebih dalam lagi, bagaimana mereka (5 legislator) itu bisa masuk (DTKS)," ucap Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

"Saya belum yakin data ini benar. Kami akan evaluasi dan verifikasi dulu dengan dinsos. Ini menjadi catatan penting, kami bersama Bupati untuk memprioritaskan perbaikan data ini," tutur M Luthfi.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, lima anggota dewan yang masuk DTKS bukan soal pantas tidak pantas. Namun ini sudah melukai hati masyarakat karena yang seharusnya masuk ke DTKS untuk warga miskin yang berhak menerima bantuan.

Editor: Agus Warsudi