5 Legislator Terdata sebagai Warga Miskin, Ketua DPRD: Ini Tamparan bagi Pemkab Cirebon

CIREBON, iNews.id - Lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) alias tercatat sebagai warga miskin. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi menilai kesalahan data sangat fatal ini merupakan tamparan keras bagi Pemkab Cirebon.

M Lutfi mengatakan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon harus segera mengoreksi seluruhan data dalam DTKS agar warga yang tercatat sesuai kenyataan.

Baca Juga

Toilet Gratis di SPBU Menuai Pro Kontra Warga Cimahi, Ini Kata Mereka

"Kami sangat menyayangkan ini (lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon masuk data warga miskin) bisa terjadi. Kami akan ngobrol bareng Bupati (Bupati Cirebon Imron Rosyadi) untuk memprioritaskan kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data di lapangan. Kesalahan pendataan warga miskin ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Cirebon," kata M Luthfi.

Verifikasi dan validasi data perlu segera dilakukan dan dipastikan semua DTKS benar-benar data riil sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. "Kami berharap teman-teman di puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi DTKS," ujar Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. 

Baca Juga

Kasus 6 Oknum TNI AL Bunuh Warga Purwakarta, Ayah Korban Minta Terdakwa Sipil Dihukum Mati

Terkait keluhan Dinsos Kabupaten Cirebon terkait minimnya anggraan verval, M Luthfi menyadari karena situasi pada 2020 dan 2021 hampir 86 persen anggaran di-refocusing untuk penanggulangan Covid-19. 

Baca Juga

Pulang ke Kampung Halaman di Baros Cimahi, Pangdam Siliwangi Dapat Doa Ini dari Warga

M Luthfi memastikan pada 2022, DPRD Kabupaten Cirebon sudah memprioritaskan anggaran verval agar bisa dilaksanakan selama empat kali dalam setahun.

"Kami sudah jadikan verval ini sebagai program prioritas pemda. Kami penuhi semua kebutuhannya di mana sudah dianggarkan sebesar Rp4 miliar. Kami ingin kualitas verval bisa mendalam dan sesuai situasi di lapangan," tutur Luthfi.

Baca Juga

37 ASN Kota Cirebon Jadi Penerima Bansos, Mensos Tri Rismaharini Geram

DPRD Kabuapten Cirebon akan mendalami persoalan lima legislator masuk data warga miskin. "Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS. Mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kami akan cek NIK (nomor induk kependudukan) dulu. Kemudian yang ingin kami pelajari lebih dalam lagi, bagaimana mereka (5 legislator) itu bisa masuk (DTKS)," ucap Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. 

"Saya belum yakin data ini benar. Kami akan evaluasi dan verifikasi dulu dengan dinsos. Ini menjadi catatan penting, kami bersama Bupati untuk memprioritaskan perbaikan data ini," tutur M Luthfi. 

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, lima anggota dewan yang masuk DTKS bukan soal pantas tidak pantas. Namun ini sudah melukai hati masyarakat karena yang seharusnya masuk ke DTKS untuk warga miskin yang berhak menerima bantuan.

Editor: Agus Warsudi