Ridwan Kamil: Dana Bagi Hasil Migas Bermasalah, Pemerintah Pusat Harus Transparan

"Apa yang terjadi jika kita tidak diperjuangkan. Oleh Pertamina tidak dikelola, dikasihkan ke kita tidak, akhirnya diokupasi ilegal oleh masyarakat-masyarakat, organisasi-organisasi. Harusnya kita dapatkan hak, mau kita tertibkan kita tidak memiliki kewenangan, tapi kegiatannya ada," beber Ridwan Kamil. 

"Itu kita mungkin kelasnya puluhan miliar (rupiah). Kalau untuk Pertamina terlalu kecil, tapi bagi kami bisa jadi puskesmas, jembatan, alun alun, bansos (bantuan sosial), kan lumayan. Duit itu akhirnya gak jelas, padahal kan minyaknya ada," sambungnya. 

Kang Emil menyebut, perjuangan ADPMET untuk mengambil alih pengelolaan ladang-ladang minyak marginal tersebut sebagai bagian dari negosiasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, agar setiap daerah penghasil migas mendapatkan keadilan dan haknya. 

"Kita akan memperjuangkan agar ladang- ladang minyak marginal yang kecil-kecil yang jumlahnya ribuan yang ternyata tidak terurus, tapi belum diserahkan kepada daerah, kami akan minta untuk diurus BUMD lokal," tegas Kang Emil seraya menargetkan bahwa hal itu dapat mulai terwujud tahun ini. 

Editor : Agus Warsudi