Di Jalan Asia Afrika, persentase terbesar jawaban responden memilih kebijakan pemberlakukan ganjil genap di waktu tertentu sebanyak 38 persen. Sebanyak 32 persen sepakat dengan penutupan jalan di waktu tertentu, dan 30 persen sisanya lebih memilih penyekatan dengan pemeriksaan dokumen.
Untuk Jalan Ir H Djuanda, sebanyak 58 persen responden juga sepakat dengan pemberlakuan ganjil genap di waktu tertentu. Dan 16 persen di antaranya memilih penyekatan dengan pemeriksaan dokumen. Sedangkan 14 persen responden setuju penutupan jalan di waktu terentu dan terdapat 12 persen yang memilih penutupan ruas jalan total.
"Kalau kita simpulkan keseluruhannya bahwa memang sebanyak 48 persen memilih pemberlakukan ganjil genap. Kemudian penutupan total 6 persen, penutupan jalan di waktu tertentu 23 persen, penyekatan dengan pemeriksaan dokumen perjalanan 23 persen," ujarnya.
Menurut Ricky, hasil evaluasi ini menjadi bahan rujukan untuk penentuan kebijakan oleh pimpinan. Namun saat ini, Kota Bandung masih dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyaakat (PPKM) sekalipun kini tengah menurun ke level 3.
"Hasil evaluasi ganjil genap ini akan kita laporkan kepada tim Satgas Covid-19 dan akan dilaksanakan rapat terbatas. Nanti masalah lanjut atau tidaknya tergantung keputusan rapat pimpinan. Tapi dari hasil survei ini, ganjil genap efektif dan kondusif," tutur Ricky.
Editor : Agus Warsudi
jalan dago ganjil genap ganjil genap resmi berlaku ganjil genap sepeda motor penerapan ganjil genap ruas ajalan terkena ganjil genap sistem ganjil genap kota bandung dishub kota bandung
Artikel Terkait