Para buruh juga menuntut Ridwan Kamil mengeluarkan diskresi atas disparitas upah di wilayah bagian barat dan timur Provinsi Jabar yang timpang. Padahal, kebutuhan hidup di kedua wilayah itu sama.
"Kami meminta diskresi kepada Gubernur supaya mengambil kebijaksanaannya menaikkan upah yang di bawah Rp3 juta agar tidak terjadi ketimpangan terlalu jauh," tuturnya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan, buruh menuntut Ridwan Kamil menetapkan kenaikan UMK 2024 sebesar 10 persen seusai rekomendasi bupati dan wali kota se-Jabar.
"Kami juga meminta Gubernur menerbitkan kepgub (keputusan gubernur) terkait upah pekerja atau buruh untuk masa kerja satu tahun atau lebih," kata Ketua KSPSI Jabar.
Keputusan gubernur itu nanti mengubah aturan yang menyatakan UMP Jabar 2023 khusus pegawai yang baru bekerja selama satu tahun. "Buruh meminta ada aturan agar hal itu berlaku tidak hanya untuk buruh yang bekerja satu tahun," ujarnya.
Editor : Agus Warsudi
upah buruh UMK 2023 Provinsi Jabar gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil upah minimum 2023 upah minimum kabupaten upah minimum kota upah minimum
Artikel Terkait