Unjuk Rasa Ribuan Buruh Memanas, Pagar Gedung Sate Bandung Roboh

Dicky Wismara · Senin, 29 November 2021 - 22:10:00 WIB
Unjuk Rasa Ribuan Buruh Memanas, Pagar Gedung Sate Bandung Roboh
Pagar Gedung Sate roboh akibat aksi unjuk rasa buruh yang memanas pada Senin (29/11/2021) petang. (Foto: iNews/DICKY WISMARA)

BANDUNG, iNews.id - Unjuk rasa ribuan buruh di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung memanas, Senin (29/11/2021) petang. Massa buruh merobohkan pagar Gedung Sate yang merupakan kantor Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar itu.

Buruh yang telah lebih dari lima jam berorasi tak juga ditemui oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, akhirnya melampiaskan kekesalan mereka dengan menggoyangkan pagar.

Akibatnya, pagar tersebut roboh. Petugas keamanan dari Polrestabes Bandung dan Polda Jabar yang telah siaga, memukul mundur mereka. Terjadi saling dorong antara buruh dengan aparat. 

Berkat tindakan tegas aparat, buruh tak menyerbu masuk ke kompleks Gedung Sate. Koordinator aksi juga mengingatkan buruh agar tidak melakukan tindakan anarkistis karena unjuk rasa yang mereka gelar adalah aksi damai. 

Akhirnya, para buruh dari berbagai serikat pekerja bersedia mundur dan bertahan di luar pagar sambil berorasi meski diguyur hujan deras. Massa aksi menyalakan flare dalam kerumunan.

Para buruh kemudian membubarkan diri. Mereka mengancam akan kembali mengepung Gedung Sate dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi pada Selasa (30/11/2021). Buruh menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sesuai rekomendasi Bupati atau wali kota. 

Selain itu, buruh juga menuntut Gubernur Jabar tidak menggunakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menetapkan UMK 2022.

Perwakilan buruh, Roy Jinto mengatakan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), UU Cipta Kerja cacat materil. Karena itu, penetapan upah buruh tidak dapat dilakukan dengan menggunakan PP 36 tahun 2021 karena merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. "Karena itu, selama UU Cipta Kerja belum direvisi, penetapan upah buruh masih menggunakan PP 78 tahun 2015," kata Roy Jinto.

Buruh, ujar Roy, mendapatkan kabar dari kepala dinas dan bupati wali kota yang menyebutkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginstruksikan agar menggunakan PP 36 tahun 2021 dalam penetapan upah.

"Kenaikan UMK 2022 setelah kepotusan MK, Kota dan Kabupaten Bandung naik 5 persen. Sedangkan kota dan kabupaten lain, bergaam 6, 7, dan 8 persen. Paling tinggi Kabupaten Majalengka 18 persen. Jika gubernur tidak menetapkn UMK sesuai rekomendasi ini, buruh akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar," ujar Roy.

Editor : Agus Warsudi

Bagikan Artikel: