Tanggapi Honorer Jadi PPPK, Bupati Majalengka: Persoalannya, Gaji Dibebankan ke Daerah

MAJALENGKA, iNews.id - Bupati Majalengka Karna Sobahi menangkapan rencana pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Bupati Karna yang jadi persoalan adalah gaji bagi tenaga PPPK itu dibebankan ke pemerintah daerah.
"Permasalahan yang terjadi terkait rencana tersebut terletak pada anggaran. Gaji untuk para PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah setempat," kata Bupati Majalengka, Sabtu (21/11/2020).
Menurut Bupati Majalengka, dari awal Pemkab Majalengka, Jawa Barat, telah meminta pemerintah pusat menjelaskan terkait pengangkatan PPPK. Peraturan pemerintah (PP) yang menjadi acuan pengangkatan PPPK itu, turunan dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). "Ternyata diserahkan ke daerah gajinya teh. Nah ini persoalannya," ujar Karna Sobahi.
Editor: Agus Warsudi