Ridwan Kamil Tanggapi Polemik Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Ini Katanya

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait kabar vaksinasi Covid-19 berbayar yang digagas pemerintah untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mendukung berbagai upaya untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19, termasuk yang berbayar. 

Bahkan, Kang Emil membandingkan program vaksinasi berbayar dengan tes Covid-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) yang awalnya gratis hingga akhirnya hadir dalam bentuk layanan berbayar. 

Baca Juga

Dalam Sehari Muspika Cimerak Pangandaran Bubarkan 3 Hajatan

Menurut Kang, pilihan vaksinasi gratis ataupun berbayar, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sebagai penerima vaksinasi. Jika enggan mengantre, masyarakat bisa memilih vaksinasi berbayar. 

"Jawaban saya sederhana, sekarang mah semua upaya untuk memprcepat vaksinasi kami dukung. Kalau mau gratis ikut antrean di program pemerintah. Jalau tidak mau antre bisa membayar di tempat-tempat yang menyediakan. Seperti dulu PCR gratis ya harus ikut antrean, ya kalau enggak atur sendiri," kata Kang Emil dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7/2021). 

Baca Juga

Unjuk Rasa Anarkistis di Kejari Tasikmalaya, 31 Pendukung Habib Rizieq Ditangkap

Kang Emil menyatakan, vaksinasi berbayar merupakan konsekuensi bagi masyarakat yang enggan menjalani proses yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya antrean untuk mendapatkan vaksinasi. 

Baca Juga

Sudrajat, Buruh Bangunan yang Dipecat karena Tak Bermasker Ditawari Dedi Mulyadi Pekerjaan Baru

"Jadi, proses bagi mereka yang tidak ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan punya jadwal sendiri, kalau proses itu harus berbayar, maka konsekuensi," ujar Gubernur Jabar.

Meski begitu, tutur Kang Emil, pada dasarnya, vaksinasi seharusnya 100 persen diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat. Namun, vaksinasi tersebut harus dikelola oleh negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Baca Juga

Unjuk Rasa Pendukung Habib Rizieq di Kejari Tasikmalaya Ricuh, 3 Mobil Polisi Rusak

"Tapi, pada dasarnya, vaksin itu harusnya 100 persen gratis, tapi dikelola oleh negara, sehingga tidak dimanfaatkan oleh mereka dengan cara yang tidak bertanggung jawab," tutur Kang Emil.

Disinggung soal serapan vaksin Covid-19 di Jabar, Kang Emil mengatakan, dari total 8 juta dosis vaksin COVID-19 di Jabar, sebagian besarnya atau hampir 7 juta dosis sudah terserap oleh masyarakat. 

Baca Juga

Viral, Tabrak Lari dan Seret Motor Korban, Warga Kejar Sedan Hitam di Bandung

Diketahui, kabar terkait program vaksinasi Covid-19 gotong royong individu atau mandiri alias berbayar yang bakal dilaksanakan oleh PT Kimia Farma memicu tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. 

PT Kimia Farma memutuskan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut. Semula, program tersebut akan dilaksanakan pada Senin 12 Juli 2021.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan alasan penundaan karena manajemen ingin memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu dan pengaturan pendaftaran calon peserta.

Bahkan, manajemen anggota Holding BUMN Farmasi itu belum dapat memastikan kapan jadwal pelaksanaan program herd immunity atau kekebalan komunal itu.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Ganti Winarno kepada wartawan, Senin (12/7/2021).

Editor: Agus Warsudi