Perusahaan Milik Pemkab Karawang Nyaris Bangkrut, Jajaran Direksi Segera Diganti 

KARAWANG, iNews.id - Pemkab Karawang berencana mengganti direksi PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai upaya untuk membenahi perusahaan. Pemerintah sudah memulai membuka pendaftaran untuk calon direksi yang baru.

Akan tetapi muncul pro dan kontra dalam rencana pergantian direksi baru pada perushaan berpelat merah itu. Pasalnya, Direksi PT LKM yang masih menjabat harus mempertanggung jawabkan kondisi perusahaan yang nyaris bangkrut akibat salah kelola. 

Baca Juga

Bisnis Hotel Semakin Terpuruk, PHRI Jabar Kirim Surat Minta Keringanan Pajak

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri, mengatakan proses pemilihan calon direksi PT LKM sudah berjalan sesuai rencana. Saat ini sudah ada beberapa calon yang mendaftar dan akan mengikuti tahapan seleksi. 

"Sudah dibuka pendaftaran dan ada beberapa orang yang daftar. PT LKM harus segera dibenahi agar semua permasalahan bisa segera diselesaikan," kata Acep Jamhuri, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga

Anggota Dewan Sidak ke RSU Dadi Keluarga Ciamis, Telusuri Dugaan Penelantaran Pasien

Menurut Acep Jamhuri, Pemkab Karawang melalui bagian ekonomi sudah membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mencari direksi baru. Para calon juga diwajibkan untuk menadatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan permasalahan di tubuh PT LKM. 

"Direksi yang baru harus menyelesaikan permasalah sebelumnya jika nanti terpilih. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap calon," katanya.

Baca Juga

Cerita Penggali Kubur saat Pandemi, Ada Suara Memanggil dari Tanah yang Digali

Sementara itu, Ketua lembaga antikorupsi KBC (Karawang Budgeting Center) Ricky Mulyana mengatakan, kebijakan Pemkab Karawang mencari direksi baru terkesan terburu-buru. Padahal banyak masalah di tubuh BUMD Karawang itu yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Harusnya selesaikan dulu permasalahan yang ada bukan malah ganti pejabatnya," ujarnya.

Menurut Ricky, sejak awal berdiri tahun 2015,  PT LKM menerima anggaran penyertaan modal Rp12,6 miliar dari APBD Karawang. Tahun 2020, perusahaan ini menerima Rp2,75 miliar dari sumber yang sama. Sehingga di tahun 2021, total anggaran yang diterima PT LKM dari APBD Karawang kurang lebih sebesar Rp15,35 miliar.

Dugaan kerugian negara salah satunya bersumber dari piutang PNS di Kabupaten Karawang yang tidak tertagih sebesar Rp 3 miliar lebih, dan dugaan pemakaian uang nasabah oleh karyawan PT LKM yang mencapai miliaran.

"Jajaran direksi juga melakukan pembiaran terhadap kredit macet karyawan LKM dengan tenor 156 bulan, padahal kita semua tahu, makin lama tenor, makin besar risiko kredit," ucap Ricky.   
 

Editor: Asep Supiandi