Pemerintah Harus Ekstra Hati-hati Terapkan Belajar Tatap Muka pada Januari 2021

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi siswa berbagai jenjang pendidikan di sekolah. Jangan sampai PTM menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Pasalnya, angka kasus Covid-19 di hampir semua daerah di Indonesia masih tinggi sehingga sangat berisiko ketika belajar tatap muka dipaksakan digelar Januari 2021.

Baca Juga

Pembuat Parodi Indonesia Raya Masih Anak-anak, Pengamat: Lebih Baik Polisi Hentikan Perkara Ini

"Pembelajaran tatap muka ini harus jadi pemikiran semua pihak. Mesti bener-bener aman. Jangan sampai justru malah jadi klaster penyebaran baru," kata anggota Komisi X DPR RI Rian Firmansyah di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (2/1/2021).

Dia mengemukakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka, harus dikaji secara mendetail.

Baca Juga

Mutasi di Tubuh TNI, Asren Korps Paskhas Jabat Wakil Komandan Paspampres

Apalagi, ujarnya, muncul wacana akan menerapkan kebijakan sekolah tatap muka di pertengahan Januari 2021 ini. Semuanya tetap harus mempertimbangkan kondisi kekinian pandemi Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca Juga

Pengamat: FPI Dilarang di Medsos karena Azas Moral dan Ketenteraman Publik Terganggu

"Ketika penyebaran kasusnya masih tinggi dan daerah itu masuk ke zona merah, apakah tetap akan dipaksakan? Menurut saya terlalu berisiko," ujar politisi Partai NasDem ini.

Rian menuturkan, pembelajaran tatap muka memang efektif karena ada transfer knowledge (ilmu pengetahuan) dan value (nilai). Sementara pembelajaran jarak jauh banyak dikeluhkan orang tua dan dianggap tidak efektif.

Baca Juga

Libur Tahun Baru Lembang KBB Sepi, Wisatawan Tersandera Rapid Test Antigen

Tetapi, tutur Rian, tidak elok jika harus memaksakan belajar tatap muka di tengah ancaman varian baru virus Corona yang telah menyebar di sejumlah negara.

"Di sinilah Kemendikbud harus jeli. Berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 membuat juklak juknis (petunjuk pelaksanaan-petunjuk teknis) sekolah saat pandemi. Khususnya di tataran siswa SD yang kontroling dan monitoringnya relatif sulit jika dibandingkan siswa SMP dan SMA," tutur Rian.