Kisruh Kadin Jabar, Tatan Minta Forkopimda Tidak Libatkan Cucu Sutara

Agung Bakti Sarasa · Kamis, 25 Maret 2021 - 11:04:00 WIB
Kisruh Kadin Jabar, Tatan Minta Forkopimda Tidak Libatkan Cucu Sutara
Ketua Umum Kadin Jabar, Tatan Pria Sudjana meminta Forkopimda agar tidak melibatkan Cucu Sutara dalam berbagai kegiatan. (Foto: Dok.Kadin Jabar)

BANDUNG, iNews.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat umum tidak melibatkan Cucu Sutara dalam berbagai kegiatannya. Permintaan itu menyusul kisruh di tubuh Kadin Jabar yang hingga kini belum tuntas. 

Tatan menyatakan, kepengurusan Cucu Sutara yang melakukan kudeta kepada Ketum Kadin Jabar yang sah masih bergulir di pengadilan.

"Saya minta supaya masyarakat, organisasi dan instansi pemerintah tidak melibatkan Cucu Sutara dalam program-program pemerintah daerah sampai dengan adanya keputusan hukum yang incraht," kata Tatan dalam keterangan resminya, Kamis (25/3/2021).

Menurut Tatan, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Forkopimda, perangkat daerah/SKPD/OPD tingkat Jabar, para mitra sejajar, kepala daerah se-Jabar, serta pimpinan partai politik di Jabar. 

Dalam surat tersebut, kata Tatan, juga dijelaskan kronologis kudeta yang dilakukan Cucu Sutara atas kepemimpinan Tatan.

"Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Negara ini negara hukum. Kami khawatir bila proses yang telah bergulir di pengadilan ini diabaikan akan menambah kegaduhan dan kekacauan di lingkungan Kadin Jawa Barat," ujarnya.

Mahasiswa program doktoral di Fakultas Hukum Unpad ini menjelaskan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia bukan merupakan pejabat tata usaha negara. Sehingga, asas praduga rechmatig (presumptio iustae causa) tidak dapat diterapkan terhadap keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bila terjadi gugatan ke pengadilan. 

"Artinya, segala keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak dapat diterapkan selama ada upaya hukum yang diajukan ke pengadilan atas keputusan tersebut," kata Tatan lagi.

Oleh karena itu, dia menyatakan, masih menjadi Ketum Dewan Pengurus Kadin Jabar masa bakti 2019-2024 hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) VII di Cirebon Tahun 2019. 

Di bawah kepemimpinannya, tambah Tatan, pengurus masih tetap menjalankan program-program Kadin Jabar, termasuk program pemulihan ekonomi dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di era Covid-19.

Diketahui, sebelum berujung gugatan ke pengadilan, sekelompok orang yang mengatasnamakan Kadin Jabar yang dipimpin oleh Cucu Sutara melakukan pemilihan ketua umum baru melalui Musyawarah Luar Biasa (Muprovlub) di Kabupaten Purwakarta, September 2020 lalu.

Hal tersebut dinilai bertentangan dengan norma, kaidah, dan nilai positif yang ada dalam hukum organisasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17/2010 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

Untuk itu, Kadin Jabar di bawah kepemimpinan Tatan mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Cucu Sutara. Gugatan dengan Nomor Perkara Gugatan 383/Pdt.G/2020/PN BDG saat ini sedang disidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. 

Editor : Asep Supiandi

Bagikan Artikel: