DPRD KBB Minta Jangan Ada lagi Sengketa Lahan Sekolah seperti SDN Bunisari

Adi Haryanto · Selasa, 09 Agustus 2022 - 17:58:00 WIB
DPRD KBB Minta Jangan Ada lagi Sengketa Lahan Sekolah seperti SDN Bunisari
Perwakilan Disdik KBB memberikan arahan kepada siswa SDN Bunisari yang tidak bisa belajar akibat akses gerbang masuk ke ruangan kelas mereka dilas dan dikunci oleh ahli waris pemilik lahan, Senin (8/8/2022). (Foto: iNews.id/Adi Haryanto)

BANDUNG BARAT, iNews.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai jika masih banyak persoalan aset lahan sekolah di KBB yang bersengketa dengan ahli waris hingga kini belum terselsaikan. Salah satunya yang muncul ke permukaan adalah soal tidak bisa belajarnya ratusan siswa SDN Bunisari akibat aksea masuk ke sekolah mereka ditutup gerbang besi oleh ahli waris. 

"Kasus ini (SDN Bunisari) hanya satu contoh saja, karena ternyata informasi dari Disdik banyak sekolah di KBB yang belum mengantongi surat kepemilikan lahan pascapemekaran dari Kabupaten Bandung," kata Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan saat bersama anggota komisi meninjau SDN Bunisari, Selasa (9/8/2022).

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diselesaikan karena bisa menjadi bom waktu yang bisa saja muncul kepermukaan menjadi masalah dan memicu konflik. Oleh karena itu DPRD mendorong Disdik melakukan inventarisasi aset sekolah agar kasus penyegelan di SDN Bunisari tak terulang kembali di sekolah lain. 

"Berkaca dari kejadian ini, Komisi IV  menyarankan Disdik menginventarisasi berapa sekolah yang memang memiliki persoalan yang sama dengan SDN Bunisari ini," kata dia.

Pendataan terkait kepemilikan lahan ini penting agar solusi yang disiapkan oleh pemerintah daerah tidak parsial. Apalagi berdasarkan pengakuan sekolah, ternyata aksi penutupan akses ke sekolah ini adalah yang ketiga kali. Makanya kasus serupa tidak boleh terjadi di sekolah lain yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar siswa.

"Jangan-jangan ini nanti jadi justifikasi, sekolah lain boleh disegel. Kebayang kalau seluru sekolah yang asetnya bermasalah disegel, padahal proses kepemilikannya saja belum selesai," tuturnya. 

Editor : Asep Supiandi

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: