Berkas Perkara Rokok Ilegal di Bayongbong Garut Dilimpahkan, Negara Rugi Rp491 Juta

GARUT, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menerima pelimpahan berkas perkara peredaran rokok ilegal yang merugikan negara sekitar Rp491 juta. Pelimpahan dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tasikmalaya, atas kasus peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai di wilayah Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, 7 Juni 2023 lalu.

Kepala Kejari Garut Halila Rama Purnama mengatakan, pada pelimpahan tersebut pihaknya menerima seorang tersangka berinisial IS, warga Kampung Cinisti, Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, berikut sejumlah barang bukti dari Bea Cukai. Menurut Halila Rama Purnama, pihaknya telah melakukan penelitian atas berkas perkara yang diserahkan.

Pengamanan, Kendaraan Keluar dan Masuk Ponpes Al Zaytun Indramayu Diperiksa Polisi

"Setelah melakukan penelitian terhadap berkas perkara, kita nyatakan sudah P21. Hari ini adalah penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Halila Rama Purnama, Jumat (4/8/2023).

Barang bukti yang diterima terdiri dari 735.320 batang rokok berbagai merek tanpa cukai, satu unit handphone, satu unit mobil Daihatsu dan satu set STNK. Halila Rama Purnama sendiri tidak merinci secara detail peran tersangka dalam peredaran rokok ilegal tersebut.

Direksi Perumdam Tirta Tarum Belum Dilantik, Jabatan Kosong di Karawang Bertambah

"Yang pasti, dalam berkas perkara yg kita lihat, dia membeli melalui e-commerce. Nilai kerugian negara 491 juta akibat tidak disertakan cukai rokok," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun, dalam kasus tersebut tersangka dikenakan sanksi yang diatur dalam UU RI No 39 tahun 2007 tentang Cukai, yakni Pasal 54 dan Pasal 56.

Ditipu Perusahaan Travel, Puluhan Anggota Padus asal Cimahi Telantar di Singapura

Pada Pasal 54, dijelaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dapat dipidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Editor: Asep Supiandi