Para pendamping tersebut diterjunkan untuk menulusuri data PKM yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Di antaranya beberapa bantuan dari Kemensos seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Kemungkinan tidak validnya data tersebut karena pendataan dilakukan saat Covid-19 tahun 2020. Waktu itu ada program Sapa Warga Provinsi Jabar serta Pikobar untuk melakukan pendataan bagi warga terdampak pandemi," terangnya.
Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 tidak hanya melanda warga miskin saja. Namun banyak warga yang tadinya dinilai mampu secara ekonomi, akibat pandemi malah jadi warga miskin. Hanya saja dalam pendataan tersebut malah tidak dipadankan dengan DTKS.
"Itu yang jadi persoalan, hingga akhirnya BPK RI mendapat temuan itu. Sekarang sedang diverifikasi agar bansos dari program pemerintah tepat sasaran," harapnya.
Editor : Agus Warsudi
bandung barat kabupaten bandung barat keluarga penerima manfaat KPM kemensos kemensos RI mensos Mensos Tri Rismaharini bansos bansos covid-19
Artikel Terkait