Suasana sidang tuntutan terhadap Taryadi, terdakwa kasus bentrok petani di lahan tebu Jatitujuh, Indramayu. (FOTO: ANDRIAN SUPENDI)
Andrian Supendi

INDRAMAYU, iNews.id - Taryadi, anggota DPRD Indramayu terdakwa kasus bentrok petani di lahan tebu Jatitujuh, dituntut 12 tahun hukuman penjara. Tuntutan dibacakan  oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1B Indramayu.

Diketahui, akibat insiden itu, dua petani penggarap lahan tebu Jatitujuh asal Majalengka tewas terkena sabaten senjata tajam golok. Aksi sadis petani tersebut diduga diprovokatori oleh Taryadi.

Kepala Seksi Pidana Umum (Aspidum) Kejari Indramayu M Ichsan mengatakan, beberapa hal yang memberatkan Taryadi sehingga dituntut 12 tahun hukuman penjara. Salah satunya dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

"Hal-hal yang memberatkan terdakwa di antaranya adalah telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat, namun kenyataannya malah sebaliknya," kata Aspidum Kejari Indramayu.

Terdakwa Taryadi, ujar M Ichsan, dijerat Pasal 170 ayat (2) ke-3 tentang penyalahgunaan kekuasaan atau memberikan kesempatan dan sarana dengan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan menggunakan kekerasan bersama terhadap orang atau kekerasan mengakibatkan maut. Oleh karena itu dia dituntut pidana selama 12 tahun penjara.

M Ichsan menyatakan, suasana proses sidang Taryadi yang selama ini selalu dipenuhi oleh massa yang mendukungnya, tidak mempengaruhi jaksa penuntut dalam memberi tuntutan.

"Tidak mempengaruhi, kalau dibilang ramai bukan hanya dari pihak pelaku. Sebenarnya pihak korban juga resah, hanya saja karena mereka mempercayakan kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Indramayu, sehingga tidak membuat kerumunan," ujar M Ichsan.

Sedangkan Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Ahmad Yani yang menjadi Kuasa Hukum terdakwa pada perkara tersebut merasa keberatan dengan tuntutan JPU.

"Tuntutan JPU sangat berat, karena disatu sisi beliau juga pejuang buat masyarakat, walaupun notabenenya substansif seperti itu, tapi kita biarkan agar mekanisme hukum berjalan karena JPU juga punya hak," kata Ahmad Yani.

Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Indramayu Wimmi D Simarmata, mengungkapkan, sidang perkara dengan terdakwa Taryadi akan dilanjutkan 2 minggu ke depan.

"Sidang perkara dengan terdakwa Taryadi akan dilanjutkan 2 minggu kedepan yaitu pada Rabu 22 Mei 2022 dengan agenda Pledoi atau pembelaan," kata Wimmi.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT