Bersama gugus tugas, ujar Kang Emil, para honorer akan berjuang bersama-sama jika aturan yang menyebabkan masalah ada di pemerintah pusat. "Kalau kewenangan provinsi kami cari solusi di provinsi. Kalau kewenangannya di bupati/wali kota. Kita bikin edaran dan lain sebagainya," ujar Kang Emil.
Gubernur Jabar menuturkan, dalam persoalan honorer, Pemprov Jabar tidak lepas tangan. Semua upaya akan dilakukan untuk menentukan kejelasan nasib guru, nakes, dan non-nakes honorer di Jabar.
"Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi akan realistis. Kalau belum (berhasil), kami akan sampaikan secara jujur. Kalau bisa diubah dengan aturan juga akan kami upayakan sehingga tidak ada misskomunikasi," tutur Gubernur Jabar
Kang Emil menilai, selama masa pandemi Covid-19, peran dan jasa para guru, nakes, serta non-nakes honorer di Jabar sangat besar. Karena itu sangat miris jika penghasilan mereka tak seusai sesuai dengan beban dan tanggung jawab kerja.
"Tenaga kesehatan di era pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Mereka (layak) mendapatkan peningkatan pendapatan. Kami akan rutinkan pertemuan seiring anggaran kita (Pemprov Jabar) sudah membaik," ucap Kang Emil.
Editor : Agus Warsudi
demo honorer gaji guru honorer gaji honorer honorer honorer dihapus nakes honorer nasib honorer gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil
Artikel Terkait