"OGD melakukan penyelidikan karena komisi gagal mencapai berbagai kemajuan dan karena mengkritik kebijakan pemerintah," demikian laporan Daily NRK.
Selain itu menteri dan anggotanya kerap menyampaikan keluhan di setiap pertemuan mengenai pekerjaan mereka serta kurangnya sumber daya yang disediakan pemerintah.
Pejabat perguruan tinggi itu dituduh lamban dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh terkait pandemi Covid-19.
Setelah eksekusi menteri yang tidak disebutkan namanya itu dilaksanakan, komisi baru telah dibentuk di bawah kepemimpinan Ri Guk Chol, presiden Universitas Kim Il Sung.
Kim Jong Un membuat perubahan kebijakan pendidikan pekan ini setelah mengumumkan akan membuka Sekolah Nuklir yang fokus pada teknologi rudal hipersonik.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait