Namun, dalam perkembangannya, atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Cirebon meminta agar peran Terlindung dalam memperkaya orang lain didalami oleh penyidik.
Terlindung Nurhayati kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21). “Sekali lagi, mengingat peran terlindung (Nurhayati) melaporkan tindak pidana korupsi itu, kami mohon Jaksa Agung mempertimbangkan penghentian penuntutan terhadap N,” tutur Ketua LPSK.
LPSK, kata Hasto, juga mengapresiasi inisiatif Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam mencari solusi yuridis atas penetapan N sebagai tersangka.
Hal itu tidak lepas dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan dengan jelas bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
Editor : Agus Warsudi
lpsk whistleblower kasus korupsi tersangka kasus korupsi sidang kasus korupsi kades korupsi dana desa korupsi dana desa Kejari Kabupaten Cirebon kabupaten cirebon cirebon
Artikel Terkait