"Jadi, kami (Pemprov Jabar) sudah menghitung kalau sudah mau me-lockdown satu RT, dengan jumlah KK rata-rata di Jabar, per RT butuh dana sekitar Rp3,5 juta per hari," ujarnya.
Kemudian, jika dikalkulasikan dengan jumlah RT yang akan di-lockdown, 731 RT, tutur Kang Emil, total anggaran yang dibutuhkan mencapai hampir Rp2,5 miliar per hari.
Dengan besaran anggaran yang dibutuhkan, tutur Kang Emil, Pemprov Jabar segera merumuskan pembagian pemenuhan anggaran tersebut, mulai sumber kas kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota, hingga pemerintah provinsi, dan pusat.
"Intinya biaya berjenjang dan dikonsultasikan. Apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam pembiayaan jika ada PPKM mikro. Yang kami ketahui, ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih butuh Rp3 jutaan (per hari). Kalau ada 730-an RT di Jabar Rp2,5 miliar per hari," tutur Kang Emil
Gubernur Jabar mengatakan, kebijakan lockdown atau PPKM Mikro Darurat di level provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski sudah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran, kebijakan lockdown tingkat RT hingga saat ini belum berjalan.
"Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT dan RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur, dan presiden," ucap Gubernur.
Editor : Agus Warsudi
lockdown lockdown lokal lockdown mikro mikro lockdown Mini lockdown Provinsi Jawa Barat gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil COVID-19
Artikel Terkait