BANDUNG, iNews.id - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda terus memicu perdebatan di tengah masyarakat. Meski telah disampaikan kepada DPRD Jabar, usulan tersebut belum mendapat persetujuan karena masih harus melalui sejumlah tahapan dan kajian.
Usulan tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama pegiat budaya di wilayah Pantai Utara (Pantura). Selain itu, sebagian masyarakat menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur dibanding membahas perubahan nama provinsi.
Namun, ada juga yang mendukung dengan alasan untuk memperkuat serta menjaga identitas budaya Sunda.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa menyampaikan bahwa lembaganya baru menerima aspirasi tersebut dan belum mengambil keputusan.
Menurutnya, usulan perubahan nama masih memerlukan kajian yang komprehensif serta harus melalui mekanisme pembahasan di komisi sebelum dapat diproses lebih lanjut.
Buky juga menjelaskan bahwa proses perubahan nama provinsi tidak sederhana karena harus mempertimbangkan aspek sosiologis.
Pasalnya, Jabar memiliki wilayah dengan karakter budaya yang beragam, seperti kawasan yang berbatasan dengan budaya Betawi di Depok dan Bekasi, serta wilayah Pantura seperti Cirebon yang memiliki kekhasan budaya tersendiri.
"DPRD belum menyampaikan persetujuan karena masih ada tahapan yang harus dilalui. Kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis. Kita tahu di Jabar ini ada saudara-saudara dari Cirebon, kemudian ada juga kawasan yang beririsan dengan betawi, milsanya Depok, Bekasi nah tidak mudah juga menggulirkan penggantian nama dengan kesundaan," ujar Buky.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait