Bahkan, pada 2018, tutur Yuke, Ade Barkah memintanya membuka kembali aplikasi e-planing yang sudah ditutup. Ade meminta karena ada beberapa usulan yang tidak sesuai dengan daftarnya.
"Ade Barkah WA saya dan menjelaskan beberapa usulan ada yang belum masuk untuk Kabupaten Indramayu. Tapi saya bilang sudah ditutup proses secara resmi," tutur saksi Yuke.
Yuke mengaku sempat menolak permintaan Ade Barkah membuka kembali e-planing. Namun kemudian dia koordinasikan kembali dengan Kepala Bappeda Jabar saat itu, Yerry Yanuar.
Yuke menyatakan, Ade Barkah sempat memberikan beberapa peringatan agar portal e-planing harus dibuka dan direvisi kembali sejumlah usulan berdasarkan isi flashdisk yang diberikan.
"Saya sempat nolak, tapi pak Ade bilang kalau enggak dibuka aplikasinya akan membuat kisruh di dewan (DPRD Jabar). Saya gak minta penjelasan langsung soal maknanya. Langsung lapor pak Yeri," ucap Yuke.
Editor : Agus Warsudi
pengadilan tipikor pengadilan tipikor bandung sidang pengadilan tipikor pengadilan negeri bandung Korupsi dana Banprov kota bandung dprd jabar anggota dprd jabar
Artikel Terkait