Layanan adminduk di Disdukcapil KBB kembali normal. Honorer kembali bekerja setelah melakuan aksi mogok yang dipicu oleh keresahan akan kehilangan pekerjaan dan tidak diakomodasi menjadi PPPK. (Foto/MPI/Adi Haryanto)
Adi Haryanto

BANDUNG BARAT, iNews.id - Sejumlah agenda kegiatan bimbingan teknik (bimtek) dan sosialisasi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa harus dihapus untuk tahun ini . Hal tersebut sebagai upaya penghematan anggaran mengingat kondisi keuangan Pemda KBB sedang tidak mendukung. 

Anggaran itu kemudian dialihkan kepada gaji pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) sebanyak 56 orang untuk tiga bulan ke depan.

"Kondisi keuangan Pemda kan sedang sulit, makanya kami terpaksa mengurangi kegiatan, karena harus memperhatikan gaji TKK," kata Sekretaris Disdukcapil KBB, Nanang Ismantoro, Senin (22/8/2022).

Menurutnya, gaji TKK di lingkungan  Pemda KBB yang tersebar di hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk Disdukcapil, hanya teranggarkan sembilan bulan (September). Oleh sebab itu pihaknya harus memikirkan bagaimana kelangsungan gaji TKK untuk tiga bulan ke depan. 

Setelah dirapatkan termasuk dengan TKK, lanjut dia, akhirnya diambil kebijakan bahwa kegiatan bimtek maupun sosialisasi akan dikurangi. Nantinya kegiatan itu akan digeser ke tahun depan dengan harapan kondisi keuangan Pemda KBB membaik seiring berakhirnya pandemi Covid-19.

"Gaji para TKK di Disdukcapil untuk bulan 10, 11, dan 12, aman karena ada anggaran sekitar Rp500 juta yang dihemat dari pemangkasan kegiatan. Paling setiap orang gajinya berkurang sekitar Rp200.000/bulan, tapi mereka (TKK) bisa memahami kondisinya," kata Nanang. 

Menurutnya, total anggaran Disdukcapil selama satu tahun besarnya kurang lebih Rp14 miliar. Dari total anggaran itu sekitar 40 persen dialokasikan untuk gaji TKK sebanyak 56 orang. Mereka kebanyakan adalah operator administrasi kependudukan yang bertugas di kantor Disdukcapil dan kecamatan. 

"Di kami (Disdukcapil) saat ini hanya ada 31 PNS dan 56 TKK, sementara idealnya total perlu 127 pegawai. Makanya keberadaan TKK sangat penting mengingat pelayanan adminduk adalah pelayanan dasar yang setiap hari selalu ada," ucapnya. 

Gaji TKK di KBB tahun 2022 ini hanya teralokasikan sembilan bulan. Terkait hal ini Dinas Kominfotik mengambil kebijakan gaji TKK dibayar setengahnya sejak Juli, agar mereka tetap mendapat gaji hingga Desember. Sementara di Dinas Damkar personelnya rela tidak digaji tiga bulan ke depan dengan membuat surat pernyataan. Rata-rata TKK di KBB mendapat gaji antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta sesuai dengan jenjang pendidikannya. 


Editor : Asep Supiandi

BERITA TERKAIT