Weekend Story: Gubernur Dedi Mulyadi Sibuk Ngonten, Tugas atau Pencitraan ?

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi belakangan menjadi sorotan publik karena aktivitasnya yang sangat aktif di media sosial. Dia kerap tampil di media sosial dalam berbagai kegiatannya. 

Popularitas pria yang akrab disebut Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini di berbagai platform seperti Instagram, YouTube dan TikTok pun terus meningkat. Namun, tidak semua pihak melihat aktivitas ini sebagai hal positif. 

Baca Juga

Pramono Ogah Tiru Dedi Mulyadi Kirim Pelajar Nakal ke Barak Militer

Dalam kesempatan rapat kerja Komisi II DPR, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyebut Dedi Mulyadi sebagai "Gubernur Konten". Banyak yang menilai, sebutan ini sebagai sindiran yang mengarah pada kebiasaannya tampil di media sosial.

Kritikan juga datang dari berbagai pihak yang menilai Dedi terlalu sibuk membuat konten dibandingkan mengurus permasalahan di Jabar.  

Baca Juga

Dasco Minta Dedi Mulyadi Kaji Program Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI

Sementara itu, Dedi Mulyadi menanggapi sindiran tersebut dengan santai. Dia justru mengklaim bahwa keaktifannya di media sosial telah membantu menghemat anggaran iklan Pemerintah Provinsi Jabar secara signifikan. 

Sebelumnya, Pemprov Jabar mengalokasikan dana hingga Rp50 miliar untuk iklan, namun kini hanya membutuhkan sekitar Rp3 miliar karena kontennya sudah cukup viral untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.  

Polemik ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas komunikasi pejabat publik melalui media sosial. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi dan kedekatan dengan masyarakat.

Sedangkan sebagian yang lain menganggap bahwa seorang gubernur seharusnya lebih fokus pada tugas pemerintahan daripada membangun citra pribadi di media sosial.

Pemimpin Merakyat atau Pencitraan ?

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menganalisis pro kontra gaya kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang sering turun langsung ke masyarakat. 

Bagi yang pro menilai Dedi Mulyadi merakyat, mampu memahami masalah dan mengambil keputusan cepat di lapangan, mirip gaya awal Jokowi. 

"Pola kerja seperti itulah yang ditunjukkan Jokowi diawal menjadi Presiden. Awalnya mendapat respons yang baik, tapi belakangan sebagian menilai pola kerja demikian hanya pencitraan," ujar Jamiluddin kepada iNews, Sabtu (3/5/2025).

Sementara, pengkritik menilai kebijakan yang diambil di tempat cenderung parsial dan jangka pendek, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, juga seperti yang dialami Jokowi. 

Ritonga menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat melihat tindakan Dedi Mulyadi sebagai pencitraan dan kebenarannya akan terungkap seiring waktu.

"Kebijakan populis memang kerap diidentikkan dengan pencitraan. Hal ini menguatkan kesan dari kelompok masyarakat ini kerja turun ke bawah merupakan bagian dari strategi KDM untuk pencitraan diri," ucapnya.

Pro Kontra di Media Sosial

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyapaikan analisis pembahasan tentang Dedi Mulyadi di Twitter (X), Instagram, Facebook, Youtube, TikTokdan Media Online per 1 Maret 2025 hingga 30 April 2025.

Isu tentang Dedi Mulyadi diberitakan dalam 15.309 artikel yang menuai 39.847 mentions dan dibicarakan di media sosial sebanyak 21.653 mention. Sentimen isu ini terhadap Dedi Mulyadi, yakni media online menunjukkan 69 persen positif, 6 persen negatif dan 24 persen netral.

Sedangkan di media sosial menunjukkan 50 persen positif, 38 persen negatif dan 12 persen netral. 

"Tren pembahasan KDM meningkat tajam di media sosial dan online dalam dua bulan terakhir, terutama sepekan terakhir. Isu-isu kontroversialnya ramai dibahas, dengan sentimen publik terbelah namun cenderung positif, terutama terkait sikap pro-rakyatnya," kata Ismail Fahmi dikutip dari akun media sosial Drone Emprit, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi memicu polarisasi, yakni diapresiasi karena pro-rakyat dan komunikatif di media sosial, tapi juga dikritik karena pendekatan yang dinilai tidak etis, lemah secara teori dan berpotensi melanggar HAM. 

"Isu tentang KDM memicu 61.5K mention dan hampir 4 miliar interaksi di media sosial dan online selama dua bulan terakhir. Pembahasan di media sosial dan pemberitaan memuncak pada 30 April akibat kebijakan vasektomi untuk penerima bansos dan rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer," katanya.

Editor: Kurnia Illahi