Respons Dedi Mulyadi usai Bupati Bekasi Kena OTT KPK: Saya Dekat dengan Beliau

BANDUNG, iNews.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12/2025).

Selain menunggu informasi resmi, Dedi mengaku memiliki kedekatan profesional dengan Bupati yang kini tengah diperiksa intensif tersebut.

7 dari 10 Orang Terjaring OTT KPK di Bekasi Dibawa ke Jakarta, Termasuk Bupati Ade Kuswara

Hingga saat ini, penyidik lembaga antirasuah telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi guna mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan kasus suap.

Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh sebelum ada keterangan resmi mengenai status hukum maupun konstruksi perkara yang menjerat Ade Kuswara.

Terungkap! OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara terkait Suap Proyek

"Kita tunggu saja pernyataan resmi dari KPK mengenai detail OTT tersebut. Hingga saat ini, kami masih menunggu perkembangan informasinya," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Bandung, Jumat (19/12/2025).

Dedi Mulyadi mengungkapkan Bupati Ade Kuswara Kunang merupakan sosok kepala daerah yang aktif berkolaborasi dengan Pemprov Jabar. Dedi mengenang kerja sama yang intens dalam membenahi infrastruktur dan lingkungan di Kabupaten Bekasi.

"Secara kepemerintahan, saya memiliki kedekatan dengan beliau. Sejak awal kepemimpinan saya, Pemprov Jabar sering berkolaborasi dengan Bupati Ade untuk program normalisasi sungai dan penataan daerah kumuh di Kabupaten Bekasi. Beliau sangat responsif terhadap program-program tersebut," katanya.

Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik di wilayah Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengimbau kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat agar tetap teguh menjaga integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah.

Editor: Kastolani Marzuki