Warga Cipeundeuy KBB Keluhkan Saldo Kartu Program BPNT Kosong

BANDUNG BARAT, iNews.id - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki kosong.  Mereka pun harus gigit jari karena tidak bisa mendapatkan bantuan sembako disebabkan saldo di kartu kosong. 

Mereka merasa kebingungan karena ada warga yang kartunya berisi saldo sehingga bisa mengambil sembako dari agen. 

Baca Juga

Halte Bus Tak Berfungsi dan Kumuh di Kota Bandung Bakal Dibongkar

"Saldo di kartu nol (kosong), ketahuannya saat akan mencairkan BPNT bulan Juni dan Juli yang diterima pertengahan Agustus kemarin," kata Suhandi salah seorang penyalur sembako BPNT di Desa Sirnaraja, Kecamatan Cipeundeuy, KBB, Rabu (24/8/2022).

Menurutnya KPM yang saldo BPNT-nya nol belasan orang. Kondisi itu bisa saja terkadi di agen dan desa lain, sehingga untuk satu kecamatan jumlahnya bisa mencapai ratusan. Pada kondisi normal, kartu tersebut terisi saldo Rp200.000 per KPM setiap bulan.

Baca Juga

Rugikan Negara Rp360 Juta, Aksi Suntik Gas 3 Kg ke Non-Subsidi di Bandung Dibongkar

"Pada pencairan sebelumnya, KKS mereka tidak bermasalah selalu terisi. Di mana setiap bulannya menerima Rp200.000 per KPM. Tapi kenapa untuk Juni dan Juli saldonya kosong," kata dia. 

Dia mengaku prihatin dengan terjadinya kasus saldo nol tersebut. Mengingat warga yang masuk program BPNT sangat membutuhkan uang untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Kejadian ini harus jadi perhatian dari kepada Dinas Sosial (Dinsos) KBB maupun Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga

2023 Kereta Cepat Beroperasi, Pengusaha Sebut Begini Kondisi Bisnis Travel di Bandung

Persoalan lainnya adalah, ada kasus orang yang terdaftar sebagai penerima BPNT dan memiliki KKS tapi belum pernah sama sekali saldonya terisi. Sementara keluarga yang mampu dan memegang KKS saldonya malah terisi terus. Sehingga hal itu kerap menimbulkan kecemburuan dan keresahan di masyarakat. 

"Makanya seringkali kami sebagai agen, pihak RT dan RW disalahkan oleh warga karena, kartunya sama tapi saldonya tidak ada," keluhnya.

Sebelumnya, BPK RI menemukan program sosial dari Kemensos tahun anggaran 2021 di KBB tidak tepat sasaran. BPK mencatat ada 56.663 KPM yang tidak layak mendapat bantuan program sosial. Sesuai aturan Kemensos harusnya penerima bansos terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun 56.663 PKM itu justru tidak terdaftar. 

Editor: Asep Supiandi