Wali Kota Cimahi Non-aktif Ajay Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp7 Miliar Lebih

BANDUNG, iNews.id - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, juga meminta terdakwa Ajay M Priatna membayar denda Rp7 miliar lebih. Jika Wali Kota Cimahi non-aktif tak membayar, harta bendanya disita oleh negara.

Bahkan, jika harta benda terdakwa belum cukup untuk membayar denda Rp7 miliar lebih tersebut, Ajay harus menjalani pidana sesuai ancaman maksimum pidana pokok.

Baca Juga

Dua Begal Babak Belur Dihakimi Warga di Baksil Bandung

Jaksa KPK Budi Nugraha mengatakan, pembayaran uang pengganti sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Jumlah uang pengganti Rp7 miliar lebih itu diketahui merupakan hasil Ajay menerima suap dan gratifikasi selama menjabat sebagai Wali Kota Cimahi. 

"Terungkap fakta di persidangan sesuai barang bukti dan pembuktian unsur dakwaan, keseluruhan uang (suap) yang diproleh (Ajay) sebesar Rp7 miliar lebih dan keseluruhan uang tersebut dinikmati Ajay. Uang (Rp7 miliar) tersebut diterima secara bertahap," kata jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021). 

Baca Juga

Kisah Abah Adim Kehilangan 2 Hektare Hutan Bambu Garapan Dibabat Orang Tak Dikenal

Terdakwa Ajay, ujar Budi, diwajibkan membayar uang pengganti Rp7 miliar lebih dalam waktu satu bulan. Apabila tidak membayar, jaksa akan menyita harta benda Ajay. 

Baca Juga

Ngeri, Petugas Ekspedisi di Bandung Temukan Ular Blue Viper dan King Kobra dalam Paket  

"Berdasarkan uraian, cukup beralasan Ajay membayar uang pengganti sama seperti harta benda hasil pidana korupsi. Apabila tidak diganti selama satu bulan, harta benda disita dan dilelang. Apabila tidak mempunyai harta mencukupi, maka dipidana tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa Ajay M Priatna dituntut hukuman 7 tahun bui. Selain itu, dia juga didenda Rp300 juta subsider 6 bulan penjara. Ajay dianggap bersalah menerima suap berkaitan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Cimahi. 

Baca Juga

Dedi Mulyadi Laporkan Pelaku Pembabatan Hutan Bambu di Purwakarta ke Polisi

Dalam tuntutannya, JPU KPK menilai Ajay terbukti menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Editor: Agus Warsudi