Suhu Politik di Golkar Bandung Memanas, Musda X Dituding Inkonstitusional

Baca Juga

Risikonya Besar Jika Ridwan Kamil Incar Kursi Ketua Golkar Jabar

Enjang mengemukakan, setiap PK, termasuk sayap partai, merupakan pemilik satu suara sah. Menyusul dugaan tindakan inkonstitusional DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung itu, pihaknya akhirnya memilih walkout dalam musda tersebut.

"Kami, delapan PK yang di-Plt-kan indikasinya tidak mendukung calon terpilih. Pasti dalam kontenstasi ada dua pilihan yang masih sama-sama kader Golkar yang berpotensi, kami ada di bagian yang satu lagi," ujarnya.

Baca Juga

Ridwan Kamil Diisukan Incar Kursi Ketua Golkar Jabar, Pengurus DPD: Mungkin Lobi ke Jakarta

Menurut Enjang, melalui pengaduan tersebut, sejumlah PK yang merasa dirugikan menuntut keadilan dan kebijakan dari DPD Partai Golkar Jabar. Terlebih, mereka yang kecewa merupakan kader-kader loyalis Partai Golkar. "Kami sudah memberikan laporan dan berkasnya ke DPD Jabar agar (musda) dikaji ulang," tutur Enjang.

Partai Golkar Kabupaten Bandung, kata Enjang, kini menghadapi masalah berat menyusul kekalahan telak di ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020 lalu.

Baca Juga

Ridwan Kamil Bantah Incar Kursi Ketua Partai Golkar Jabar untuk Pilres 2024

Seharusnya, musda mampu melahirkan ketua DPD yang mumpuni dan mampu membawa kemenangan bagi Partai Golkar.

Editor: Agus Warsudi