SK Kenaikan Upah Dinilai Resahkan Pengusaha, Apindo Jabar Ancam Gugat ke PTUN

Antara · Selasa, 04 Januari 2022 - 18:20:00 WIB
 SK Kenaikan Upah Dinilai Resahkan Pengusaha, Apindo Jabar Ancam Gugat ke PTUN
Buruh saat konvoi dan sweeping ke sejumlah pabrik yang dilalui di kawasan Industri Cimareme, KBB, untuk ikut berunjuk rasa ke Provinsi Jabar. (Foto: MPI/Adi Haryanto)

Memperhatikan SK Gubernur No 561/Kep. 732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jabar tahun 2022 dan mengabaikan SK tanpa dasar hukum yang jelas serta cacat hukum tentang Struktur Skala Upah nomor 561/Kep.874–Kesra/2022 tertanggal 3 Januari 2022.

Ning Wahyu menyampaikan kepada para "buyer brand" yang membuat produk mereka di Jabar untuk paham keadaan dengan mendasarkan persyaratan compliance mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan berdasarkan produk kebijakan cacat hukum.

"Buyer sering menyampaikan supaya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mereka untuk melakukan hal yang benar atau do the right thing atau melakukan sesuatu yang benar dari awal (do the right thing from first)," kata dia.

"Di sini, saat ini, saat yang tepat untuk para buyer menerapkan slogan yang sering mereka sampaikan tersebut dalam menyikapi situasi di Jabar," ujar Ning.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyatakan pihaknya telah menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja Lebih dari Satu Tahun pada Perusahaan di Jawa Barat.

Editor : Asep Supiandi

Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel: