SK Kenaikan Upah Dinilai Resahkan Pengusaha, Apindo Jabar Ancam Gugat ke PTUN

Antara · Selasa, 04 Januari 2022 - 18:20:00 WIB
 SK Kenaikan Upah Dinilai Resahkan Pengusaha, Apindo Jabar Ancam Gugat ke PTUN
Buruh saat konvoi dan sweeping ke sejumlah pabrik yang dilalui di kawasan Industri Cimareme, KBB, untuk ikut berunjuk rasa ke Provinsi Jabar. (Foto: MPI/Adi Haryanto)

BANDUNG, iNews.id - DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) menyoroti Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022. Para pengusaha itu meminta Gubernur Ridwan Kamil mencabut SK tentang kenaikan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun pada perusahaan di Jabar.

"Kami meminta gubernur untuk mencabut SK tersebut. Kalau tidak, para pengusaha akan melakukan gugatan ke PTUN," kata Ketua DPP Apindo Jabar Ning Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (4/1/2022).

Ning menilai SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga telah membuat gaduh dan resah kalangan pengusaha dan sangat mengganggu iklim usaha.

Menurut dia, kewenangan gubernur dalam penentuan upah, terbatas pada dua hal yakni pertama PP Nomor 36 tahun 2021 Pasal 27 ayat 1 yang berisi gubernur wajib menentukan Upah Minimum Provinsi setiap tahun.

Dan kedua PP Nomor 36 tahun 2021 Pasal 30 ayat 1 yakni gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau kota dengan syarat tertentu, dan seterusnya.

Sedangkan struktur skala upah mutlak merupakan kewenangan pengusaha, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dan hal tersebut diatur dalam Permenaker Nomor 1 tahun 2017 Pasal 4 poin 4 yakni penentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku.

Dan Permenaker Nomor 1 tahun 2017 Pasal 5 yakni struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan.

Ning Wahyu juga mengimbau agar pemerintah daerah turut membantu menciptakan kondusivitas usaha dengan tidak memunculkan kebijakan-kebijakan yang kontra produktif dan meresahkan dunia usaha.

Selanjutnya untuk iklim dunia usaha juga, dia juga meminta kepada para pengusaha di Jawa Barat untuk menyusun dan melaksanakan struktur skala upah, dengan berpedoman pada Permenaker Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyusunan Struktur dan Skala Upah pasal 4 poin 4 dan Pasal 5 jo PP 36/2021 Pasal 21.

Editor : Asep Supiandi

Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel: