Sidak 3 Perusahaan, Satgas Covid KBB Tak Temukan Pelanggaran, tapi Beri Catatan Ini

BANDUNG BARAT, iNews.id - Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di tiga kecamatan. Namun, dalam sidak itu, petugas tak menemukan pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Petugas TNI, Polri, Satpol PP, dan Disnaker KBB hanya mengingatkan perusahaan untuk mematuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah klaster penularan Covid-19.

Baca Juga

Peduli Nasib Pedagang Pasar Baru, Polrestabes Bandung Bagikan 500 Paket Sembako

Meski tak menemukan pelanggaran, tim Satgas Covid-19 KBB memberikan catatan penting yang harus menjadi perhatian perusahaan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

"Kami beserta tim gabungan sudah sidak di Kecamatan Batujajar, Cipeundeuy, dan Padalarang. Memang tidak ada temuan pelanggaran mendasar, tapi ada beberapa catatan kami yang harus jadi perhatian perusahaan," kata Kepala Satpol PP KBB Asep Sehabudin, Sabtu (17/7/2021).

Baca Juga

Viral Foto Setnov Bawa 2 Handphone, Ini Kata Kalapas Sukamiskin

Dia menyatakan, perusahaan diminta untuk melakukan swab antigen secara acak setiap dua minggu sekali kepada karyawan. Kemudian, mempercepat proses vaksinasi kepada para karyawan, dan menyiapkan klinik di perusahaan untuk penanganan cepat ketika ada yang terpapar.

Baca Juga

Pabrik PT Indorama Polyester Purwakarta Terbakar, Kerugian Materiel Masih Dihitung

Hal itu sebagai antisipasi mengingat kasua Covid-19 masih terus muncul dan tidak menutup kemungkinan muncul di lingkungan pabrik. Terlebih mobilitas pegawai, meski ada pembatasan selama PPKM Darurat tetap tidak bisa dihindari.

"Peringatan itu yang kami sampaikan, prokes dijalankan secara disiplin. Kalau sanksi denda materi atau penyegelan terhadap perusahaan, gak ada," ujar Asep.

Baca Juga

Tabrakan di Tol Cipularang Purwakarta, Kernet Tewas Terjepit Bodi Kendaraan

Kasatpol PP KBB menuturkan, sidak yang dilakukan selama PPKM Darurat ke perusahaan bukan bermaksud untuk mengekang produksi. Tapi lebih kepada membatasi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Serta menghindari kerumunan di tempat kerja, atau pada saat pekerja masuk dan pulang.

"Harapannya melalui disiplin aturan PPKM Darurat, kasus Covid-19 bisa turun baik dari klaster keluarga ataupun perkantoran. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kami, pemerintah, dan aparat, tapi harus didukung masyarakat serta swasta," tutur Kasatpol PP KBB.