Revitalisasi Balai Wyata Guna Bandung jadi Bagian Optimalisasi Balai Rehabilitasi Sosial

Antara ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 10:12 WIB
Revitalisasi Balai Wyata Guna Bandung jadi Bagian Optimalisasi Balai Rehabilitasi Sosial
Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono. (Foto: Antara)

BANDUNG, iNews.id – Balai Wyata Guna Bandung, Jawa Barat (Jabar) dalam proses revitalisasi fungsional. Hal ini bagian dari program nasional yang bertujuan mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono mengatakan revitalisasi fungsional bertujuan agar masyarakat disabilitas dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

“Supaya masyarakat disabilitas dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan,” katanya, Rabu (16/1/2020).

Suharsono menambahkan, selain revitalisasi fungsional, pihaknya juga ingin meluruskan polemik yang terjadi di media dan media sosial. Selama ini, ada kesan jika balai rehabilitasi sosial seperti penampungan bagi disabilitas.

BACA JUGA: Tak Boleh Merokok, Pecandu Narkoba Ngamuk di Panti Rehabilitasi

Padahal menurutnya, fungsi balai lebih dari itu yakni diharapkan dapat mendorong kaum disabilitas berdaya sesuai dengan bidangnya. Dia menambahkan, ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai.

“Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif menjadi pijakan bagi kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial sehingga bisa berkiprah di masyarakat," katanya.

Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut, yakni adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat.

“Ini yang kita sebut dengan proses inklusi. Saudara-saudara kita diterima di masyarakat seperti yang lainnya," katanya.

BACA JUGA: Kemensos dan MNC Peduli Bangun Balai Sosial di Komunitas Adat NTT

Kendati demikian, pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau ke masyarakat, tidak dilakukan seketika. Ada proses-proses yang panjang dan selama di balai.


Editor : Umaya Khusniah