Revitalisasi Balai Wyata Guna Bandung jadi Bagian Optimalisasi Balai Rehabilitasi Sosial

BANDUNG, iNews.id – Balai Wyata Guna Bandung, Jawa Barat (Jabar) dalam proses revitalisasi fungsional. Hal ini bagian dari program nasional yang bertujuan mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono mengatakan revitalisasi fungsional bertujuan agar masyarakat disabilitas dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

“Supaya masyarakat disabilitas dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan,” katanya, Rabu (16/1/2020).

Suharsono menambahkan, selain revitalisasi fungsional, pihaknya juga ingin meluruskan polemik yang terjadi di media dan media sosial. Selama ini, ada kesan jika balai rehabilitasi sosial seperti penampungan bagi disabilitas.

BACA JUGA: Tak Boleh Merokok, Pecandu Narkoba Ngamuk di Panti Rehabilitasi

Padahal menurutnya, fungsi balai lebih dari itu yakni diharapkan dapat mendorong kaum disabilitas berdaya sesuai dengan bidangnya. Dia menambahkan, ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai.

“Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif menjadi pijakan bagi kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial sehingga bisa berkiprah di masyarakat," katanya.

Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut, yakni adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat.

“Ini yang kita sebut dengan proses inklusi. Saudara-saudara kita diterima di masyarakat seperti yang lainnya," katanya.

BACA JUGA: Kemensos dan MNC Peduli Bangun Balai Sosial di Komunitas Adat NTT

Kendati demikian, pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau ke masyarakat, tidak dilakukan seketika. Ada proses-proses yang panjang dan selama di balai.

Mereka diberikan pelatihan dan layanan yang holistik, sistematis dan terstandar sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka mandiri.

Sementara polemik yang terjadi di Wyata Guna, menurutnya, sudah diproses secara bijaksana sejak tahun 2019. Pengelola balai, telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga bulan Juli 2019.

"Pengelola balai juga sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan, sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," kata dia.

BACA JUGA: Gedung Ditarik Aparat Desa, Penghuni Panti Sosial Terancam Telantar

Selain itu, tanggal 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat juga sudah rapat untuk mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan Pemprov Jabar tersebut, mencuat isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah.

"Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi," kata dia.

Editor: Umaya Khusniah