Proyek Dinas Pemda KBB Diduga Habis Digarap Anggota DPRD, Pengusaha Lokal Menjerit

BANDUNG BARAT, iNews.id - Proyek dinas Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga habis dimonopoli oleh anggota DPRD dan sudah ada yang mengerjakannya. Imbasnya, pengusaha lokal KBB menjerit tak kebagian proyek. 

Kondisi seperti itu terjadi sejak dua tahun terakhir sehingga para pengusaha lokal mengeluh. Sejumlah paket pengadaan barang dan jasa di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas Pemda KBB dikerjakan oleh anggota DPRD dan rekanannya sehingga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Juga

Oknum Perangkat Desa yang Cabuli 2 Pelajar di KBB Kerap Berperilaku Tak Senonoh

"Semua habis oleh pokir (pokok pikiran) dewan dan diduga sudah disiapkan pengusahanya juga. Makanya pengusaha-pengusaha lokal gigit jari," kata Adang (40), seorang pengusaha di KBB, Rabu (29/3/2023).

Adang menyatakan, para anggota DPRD juga menyiapkan pengusaha sendiri untuk mengerjakan proyek. Akibat para pengusaha lokal tidak bisa ikut bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. 

Baca Juga

Bupati Hengki Diminta Jangan Pilih Sekda KBB yang Pernah Bermasalah Hukum

Meski telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Ya pasti ujung-ujungnya akan kalah, kalau pemenangnya dan yang mengerjakannya sudah ada," ujar dia. 

Baca Juga

Soal Poswil Damkar Cililin KBB Tutup, Camat: Tak Ada Anggaran untuk Perbaikan

Menurut Adang, usulan pokir DPRD memang diperbolehkan secara regulasi. Tujuannya untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercakup oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 

Namun usulan pokir DPRD seharusnya hanya sebatas program dan tidak mesti harus masuk ke tataran teknis. Bahkan tidak boleh sampai menyiapkan pengusaha untuk mengerjakan proyek. 

Baca Juga

Hery Hernando Pembunuh Purnawirawan TNI M Mubin di Lembang KBB Divonis 20 Tahun Penjara

Adang menduga di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai Pokir DPRD, seperti dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, pelatihan, bimbingan teknis, dan lain-lain. 

"Praktik tersebut bukan hanya mematikan iklim usaha tapi juga sistem demokrasi di KBB. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi, bukan malah masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir," ujar Adang. 

Baca Juga

Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Oknum Perangkat Desa di KBB Ditangkap

Salah satu pegawai di Dinas Pemda KBB mengakui bahwa ada beberapa paket proyek dipegang anggota DPRD. Bahkan di dinas tempatnya bekerja tidak kurang dari 200 paket pekerjaan digarap anggota DPRD.

"Banyak pokir dewan. Lebih ada 200 paket di dinas saya. Jadi anggaran dinas kaya yang besar padahal banyak pokir dewan," kata pegawai yang meminta namanya tidak disebutkan.

Editor: Agus Warsudi