PPKM Mikro Darurat, PKS Jabar Minta Pemerintah Jangan Bebani Rakyat di Daerah

BANDUNG, iNews.id - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat meminta pemerintah pusat tak membebani rakyat terkait rencana penerapan PPKM mikro darurat selama 14 hari, mulai 3 sampai 20 Juli 2021 di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali. Selama pemerintah pusat tak tegas mengambil alih penyelesaian masalah, pandemi Covid-19 tidak akan pernah selesai di Indonesia.

Ketua F-PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, seharusnya sejak awal, pemerintah pusat bertanggung Jawab melaksanakan UU Karantina dengan konsekuen. Jika tidak, khawatir pandemi belum akan selesai dalam waktu dekat di Indonesia.

Baca Juga

Viral, Mobil Putih Terseret Arus Banjir di Cimahi, Pengemudi Selamat

“Sepanjang pemerintah pusat tidak tegas mengambil alih masalah dan selalu melemparkan ke daerah dan masyarakat, sepanjang itu pula penanggulangan Covid-19 di Indonesia sulit diharapkan kemajuannya,” kata Kang Haru, sapaan akrab Haru Suandharu.

Kang Haru menyatakan, pendapatnya itu didasari atas kenyataan bahwa ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dibebani tanggung jawab besar untuk melaksanakan PPKM mikro darurat.

Baca Juga

Ini Pemicu Hujan Deras Disertai Es Landa Cimahi Berdasarkan Analisis BMKG

Sedangkan, ujar Kang Haru, RT dan RW tidak memiliki sumber daya, baik manusia maupun dana. Mereka juga tak memiliki pemahaman cukup dan kewenangan untuk memutuskan dilakukan karantina atau tidak. 

Baca Juga

Pemkot Cirebon Sulap Gedung SD di Harjamukti Jadi Tempat Isolasi OTG

"Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa begitu saja menyerahkan kebijakan  penanggulangan covid-19 ini kepada lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan atau desa," ujar Kang Haru.

Saat ini, tutur Ketua DPW PKS Jabar, daerah sedang kesulitan menyediakan tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang harus dirawa di rumah sakit (RS), kekurangan tenaga kesehatan, dan oksigen.

Baca Juga

Ditutup 14 Hari, Kebun Binatang Bandung Buka Donasi untuk Pakan Satwa

"Itu (pemasalahan) jelas di luar kemampuan RT dan RW. Bahkan di luar kewenangan dan kemampuan pemerintahan daerah,” tutur Ketua DPW PKS Jabar. 

Kang Haru memberi saran, kebijakan penanggulangan Covid-19 seharusnya bersifat top down atau dari pusat ke daerah, tidak bisa bottom up atau dari daerah ke pusat. 

Baca Juga

Cimahi Dilanda Hujan Deras Disertai Butiran Es, Ruas Jalan Tergenang Banjir

Daerah kesulitan jika harus mengajukan permohonan ini itu kepada fasilitas pemerintah pusat untuk dijadikan tempat isolasi, justru seharusnya menjadi inisiatif pemerintah pusat dalam memberikan fasilitas isolasi mandiri dan vaksinasi kepada daerah.

“Covid-19 ini bahan bakarnya manusia. Selama manusianya berkumpul, Covid-19 akan selalu mendapatkan bahan bakar berlimpah,” ucap Kang Haru.

Diketahui, pemerintah pusat berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk menekan angka kasus Covid-19 yang melonjak di Indonesia dalam satu bulan terakhir. 

"Nggak tahu nanti keputusannya, apakah (berlaku selama) seminggu apakah dua minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semua. (PPKM mikro darurat) hanya khusus di Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4," kata Jokowi dalam siaran langsung YouTube Setpres. 

Editor: Agus Warsudi