PPKM Darurat Diperpanjang Pariwisata Babak Belur, Pelaku Wisata di KBB Pasrah

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak dengan diberlakukannya PPKM Darurat. Bahkan kalaupun kondisi tersebut diperpanjang selama enam minggu ke depan, para pelaku usaha wisata akan menerima meski dengan berat hati. 

"Kami sudah susah, babak belur, karena kalaupun wisata dibuka pengunjung tidak ada. Jadi sama saja kondisinya dibuka atau tutup, PPKM atau enggak," kata Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) KBB Eko Suprianto, Sabtu (17/7/2021).

Baca Juga

Viral Foto Setnov Bawa 2 Handphone, Ini Kata Kalapas Sukamiskin

Eko menyatakan, saat ini, bisnis pariwisata sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang sudah berjalan setahun lebih. Bahkan ada beberapa anggotanya yang memilih untuk menutup sementara usaha dan merumahkan para karyawan akibat tidak ada pemasukan untuk membayar gaji. 

Sementara, untuk sektor perhotelan dan restoran meski diizinkan tetap beroperasi namun harus dengan pembatasan ketat. Tetap saja kondisi tak membaik karena pengunjung dan keterisian hotel minim, sehingga ada juga restoran dan hotel yang juga memilih tutup daripada merugi.

Baca Juga

Tabrakan di Tol Cipularang Purwakarta, Kernet Tewas Terjepit Bodi Kendaraan

"Rata-rata hotel dan restoran tutup, meski sebenarnya diperbolehkan buka karena beban operasional berat kalau tetap buka," ujar Owner Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang ini. 

Baca Juga

Besok Siang Pemilik Kedai Kopi di Tasikmalaya Bebas dari Lapas

Berdasarkan laporan yang diterima PHRI KBB, tutur Eko, sejumlah hotel dan penginapan hingga resto yang memilih tak beroperasi. Di antaranya, Sindang Reret, Gunung Putri, Sandria, Novena, Rumah Makan Pak Oma, Asep Stroberi, hingga tempat usaha miliknya TWGC Lembang. Meskipun tutup, perawatan, pemeliharaan, dan seperti bayar listrik, tetap harus dibayar.

Public Relation The Great Asia Africa Intania Setiati mengatakan, kondisi ini sangat memberatkan bagi para pelaku usaha wisata. Sebab, meski tanpa pemasukan namun pihaknya harus tetap mengeluarkan uang untuk biaya perawatan. 

Baca Juga

Lapas Tasikmalaya Klaim Perlakukan Pelanggar PPKM Darurat Sesuai Aturan

"Listrik dan perawatan harus tetap jalan dan dibayar meski karyawan dirumahkan. Pemerintah mestinya memperhatikan nasib para pekerja pariwisata yang terdampak," kata Intania. 

Editor: Agus Warsudi