Polairud Gagalkan Penyelundupan 50.000 Ekor Benih Lobster di Cianjur Senilai Rp7,5 Miliar
Rabu, 17 September 2025 - 13:08:00 WIB
Tim iNews
“Tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Perikanan. Pengiriman dan perdagangan benih bening lobster tanpa izin tidak hanya merugikan negara hingga miliaran rupiah, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya laut kita. Polri berkomitmen menindak tegas setiap pelaku dan pihak yang terlibat,” ujar Brigjen Idil.
Baca Juga
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benih Lobster Senilai Rp9 Miliar ke Singapura
Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut terlibat dalam praktik ilegal tersebut, karena selain merusak ekosistem laut, penyelundupan BBL dapat dijerat dengan ancaman pidana berat sesuai aturan yang berlaku.
Editor: Donald Karouw
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
News
4 bulan lalu
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 Miliar
News
5 bulan lalu
Polairud Gagalkan Penyelundupan 11.543 Benih Lobster di Sukabumi, 2 Orang Ditangkap
News
5 bulan lalu
Polisi di Palembang Hentikan Avanza Mencurigakan, Ternyata Bawa Baby Lobster Senilai Rp180 Miliar
News
9 bulan lalu
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benih Lobster Senilai Rp9 Miliar ke Singapura
Lampung
9 bulan lalu
Terungkap Peran Oknum Polisi di Kasus Penyelundupan Benih Lobster, Amankan Jalur Pengiriman
Jabar
2 hari lalu
Truk Tangki BBM Terguling di Cianjur, Pos Polisi Ikut Terbakar
Berita Terkini
Jabar
1 jam lalu
Pria Diduga ODGJ Mengamuk di Ciamis, 1 Orang Tewas Dibacok 4 Luka-Luka
Jabar
5 jam lalu
Jadwal SIM Keliling Bandung Hari Ini 4 November 2025, Cek Lokasi dan Persyaratan
Jabar
12 jam lalu
Tebing Setinggi 40 Meter Longsor di Bandung Barat, Arus Lalu Lintas Lumpuh Lebih dari Enam Jam
Jabar
18 jam lalu
Pipa PPR RIIFO Jadi Standar Baru Industri dengan Sertifikasi Halal dan NSF 51
Jabar
20 jam lalu
Bruuk! Atap Ruang Kelas SMP Pasundan Bandung Ambruk, 6 Siswa Luka-Luka
Jabar
22 jam lalu
Usai Wakil Wali Kota Bandung, Kejari Periksa 8 Kepala Dinas terkait Dugaan Korupsi