Pengusaha Tambang di KBB Butuh Kepastian Aturan, Pemerintah Pusat dan Provinsi Saling Lempar
Rabu, 14 Juni 2023 - 20:44:00 WIB
Adi Haryanto
Jika pelaku tidak mengindahkan aturan tersebut maka bisa dikenai sanksi berupa denda dan pidana, penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Tedy Rustiady menyatakan, aturan mengenai pertambangan ini belum 100 persen sempurna. Sebab belum ada aturan teknis mengenai pengembalian IUP dan reklamasi yang semestinya dibuat dalam Peraturan Menteri ESDM.
Karena itu sangat mungkin jika tuntutan para pelaku usaha tambang mengenai diskresi dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
"Soal regulasi itu, bisa saja ada diskresi dan surat edaran masih mungkin dikeluarkan," kata Tedy Rustiady saat dikonfirmasi wartawan.
Editor: Agus Warsudi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Jabar
3 tahun lalu
Diduga akibat Polusi Tambang Batu Kapur, Warga Pamuncatan KBB Gatal-gatal
Jabar
3 tahun lalu
Ratusan Pekerja Tambang Korban PHK di KBB Sulit Alih Profesi, Pengangguran Bertambah
Jabar
3 tahun lalu
Ratusan Pekerja Tambang di KBB Kena PHK, Disnakertrans Minta Kejelasan Aturan Izin
Jabar
3 tahun lalu
Perusahaan Tambang di KBB Terpaksa Tutup, Ratusan Pegawai di-PHK
Jabar
3 tahun lalu
Tambang Ditutup dan Terancam PHK, Ribuan Pekerja Ancam Demo Pemda KBB dan Pemprov Jabar
Jabar
6 jam lalu
Detik-Detik Gegana Brimob Polda Jabar Amankan Mortir di Permukiman Bandung Barat
Berita Terkini
Jabar
4 jam lalu
Dramatis Evakuasi 36 Warga Cidadap Sukabumi usai 3 Hari Terjebak Banjir Bandang
Jabar
4 jam lalu
Geger Temuan Benda Mirip Bom di Gereja GKPS Kosambi, Ini Kata Wali Kota Bandung
Jabar
6 jam lalu
Detik-Detik Gegana Brimob Polda Jabar Amankan Mortir di Permukiman Bandung Barat
Jabar
7 jam lalu
Benda Diduga Bom di Gereja GKPS Bandung Gegerkan Warga Kosambi
Jabar
9 jam lalu
OTT KPK di Bekasi, Ayah Bupati Ade Kuswara Kunang Ternyata Ikut Diamankan
Jabar
12 jam lalu
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Termuda Bekasi yang Terjaring OTT KPK