Pemerintah Pusat Dorong Daerah Hapus BBN 2 dan Pajak Progresif demi Genjot PAD

Baca Juga

Perhutani Setop Event Motor dan Mobil Offroad di Kawasan Hutan Bandung Utara

Agus menjelaskan, penerapan kebijakan pembebasan BBN 2 bertujuan agar ke depannya lebih tertib administrasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Apabila seluruh data sudah sama, lanjut Agus, maka wajib pajak akan membayar pajaknya ke wilayah masing-masing.

Baca Juga

Polisi Dilaporkan ke Polda Jabar, Diduga Pukul Warga saat Eksekusi Lahan di Cikutra Bandung

"Kapan pun mereka dimutasi, maka saat itu juga langsung dipindah atas namakan, namanya juga dipindahkan sekaligus karena tidak terbebani dengan biaya yang cukup besar atau berat," jelas Agus.

Terkait pajak progresif, Agus menerangkan bahwa kebijakan itu awalnya bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan bermotor. Namun, pada faktanya, kebijakan tersebut tidak mampu menahan masyarakat untuk membeli kendaraan, khususnya yang memiliki kemampuan keuangan lebih.

Baca Juga

Imbas Ranca Upas Bandung Rusak Dilindas Motor Trail, Aliansi Pecinta Alam Geruduk Perhutani

"Agar lebih tertib lagi datanya, maka pajak progresif bisa dihapuskan sehingga kendaraan yang dimiliki itu betul-betul atas nama orang yang memiliki, bukan atas nama orang lain yang tidak terdaftar," ucapnya.

Editor: Agus Warsudi