Nilai BLUD RSUD Pandega Pangandaran Naik, Pemekaran OPD BPKAD Disetujui

PANGANDARAN, iNews.id - Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran naik dari 870 menjadi 950. Hasil ini jadi penunjang pemekaran organisasi perangkat daerah (OPD). Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini masih bernama Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

"Kami sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memekarkan BPKAD," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.

Baca Juga

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Akan Bangun Masjid di SMP Kartika XIX 1 Bandung

Setelah dimekarkan, BPKAD menjadi Badan Pendapatan Asli Daerah (BPAD) Pangandaran yang akan mengelola pendapatan. "OPD itu perlu dimekarkan agar pengelolaan pendapatan maksimal," ujar Jeje Wiradinata.

Saat ini, tutur Bupati Pangandaran, sudah ada Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) BPAD Pangandaran dan bakal dibahas di DPRD Pangandaran pada 2022.

Baca Juga

Buruh Mulai Bergerak ke Bandung, Polisi Lakukan Antisipasi Kemacetan

"Sebelumnya pengelolaan pendapatan hanya dikelola oleh kepala bidang. Ke depan bakal dikelola oleh kepala badan. Potensi pendapatan di Pangandaran cukup besar, namun kontribusi PAD terhadap APBD masih kecil," tutur Bupati Pangandaran.

Baca Juga

Kunjungi Almamater SMP Kartika XIX Bandung, KSAD: Nurut Sama Guru, Nanti Jadi Jenderal

Karena itu, kata Jeje Wiradinata, untuk meningkatkan PAD, pengelolaan pendapatan yang selama ini dipegang oleh kepala bidang, harus dipegang pejabat yang lebih tinggi supaya akses kewenanganya lebih luas.

"Usulan pembentukan OPD badan pendapatan daerah sempat ditolak oleh Provinsi Jabar. Namun akhirnya (Pemkab Pangandaran) bisa meyakinkan pemprov karena melihat potensi dan peluang ke depan," ucap Jeje.