Masjid Al Jabbar Kertajati Majalengka Tak Terurus, Wagub Jabar Turun Tangan

MAJALENGKA, iNews.id - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum akhirnya melihat langsung kondisi Masjid Al Jabbar di Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupten Majalengka, Rabu (1/2/2023). Kedatangan wagub itu menyusul kondisi Masjid Al-Jabbar yang tidak terurus, 

Uu mengaku, kedatangannya itu salah satunya karena menanggapi respons tentang kondisi masjid yang ramai jadi pembicaraan.

Baca Juga

Relawan Prabowo dan Jokowi Mania Bertemu, Bicarakan Peta Politik 2024

"Jadi kehadiran saya ini sebagai respons dari masyarakat tentang keberadaan Al-Jabbar Kertajati. Saya melaksanakan tugas dari Pak Gubernur untuk melihat asset-asset milik pemerintah, termasuk di dalamnya kemanfaatan masjid Al Jabbar," kata Uu.

"Alhamdulillah Masjid Al-Jabbar keberadaanya bermanfaat, cuma ada beberapa yang belum maksimal kemanfaatannya. Yang pertama karena belum selesai, seperti di Cianjur. Kemudian yang di sini, karena memang penempatannya ada di tengah-tengah sawah, yang jauh dari masyarakat," kata Uu.

Baca Juga

27 Pejabat Pemda KBB Bersaing Jadi Kepala Dinas, Jabatan Kadinsos Paling Diminati

Dari hasil pengecekan yang dilakukan serta laporan dari pengurus, Uu menjelaskan, kondisi masjid tersebut memang butuh penanganan. Menyikapi hal itu, Uu menegaskan harus ada upaya yang dilakukan segera.

"Oleh karena itu, yang pertama, untuk membereskan, merapikan hal-hal yang hari ini bisa dilakukan. Mungkin listrik, kemudian juga kebersihan pengecetan, dan yang lainnya. Itu akan ditindaklanjuti," ujar dia.

Baca Juga

Tebing Setinggi 30 Meter di Lembang KBB Longsor, 2 Bangunan Rusak

Selain itu, diperlukan juga adanya reshuffle kepengurusan. Ditegaskannya, perlu keterlibatan warga sekitar masjid untuk posisi pengurus yang sifatnya teknis.

"Yang kedua masalah kepengurusan akan ada reshuffle, diusahakan pengurus yang teknis, itu harus ada di sekitar Kertajati. Untuk pengurus terasnya, mungkin bisa mengakomodir ormas-ormas yang ada di wilayah Majalengka sebagai lambang persatuan," kata dia.

"Kemudian kami juga akan menganggarkan honor untuk petugas itu yang harus dibicarakan ulang. Honor dari kami, sebab selama ini mengandalkan dari kencleng. Kencleng kan tidak seberapa. Sebenarnya itu sudah dibicarakan, tapi keputusannya belum," tutur Wagub.

Disinggung kapan untuk honor pengurus dan perbaikan, Uu menegaskan harus secepatnya direalisasikan. "Saya kan telepon Sekda, barusan. Sekdanya sedang rapat. Nanti saya minta untuk tahun ini, bulan ini harus secepatnya. Kalau tidak ada honor kan, leleus (lemas). Kurang semangat," ucap dia dengan nada gurau.

Sementara, untuk kebutuhan listrik, dibutuhkan sekitar Rp700 sampai Rp800.000 per bulan. "Sebelumnya mau bisa sampai Rp2 juta, karena pakai paket bisnis. Nah sejak sekitar 1 tahun, ganti jaid paket sosial, jadi bayar listrik sekitar Rp700 sampai Rp800.000," kata salah satu DKM bidang Riayah Eman Sulaeman.

Editor: Asep Supiandi